Beranda Berita Premiun Cilegon Juare, Sekadar Aplikasi atau Cermin Pemerintahan yang Responsif?

Cilegon Juare, Sekadar Aplikasi atau Cermin Pemerintahan yang Responsif?

Sosialisasi aplikasi pengaduan Cilegon Juare di Ruang Command Center Pemerintah Kota Cilegon

CILEGON — Di tengah gempuran tuntutan layanan publik yang cepat dan transparan, Pemerintah Kota Cilegon meluncurkan aplikasi pengaduan digital bernama Cilegon Juare. Namun, sebuah pertanyaan besar mengemuka: apakah aplikasi ini akan benar-benar menjadi jembatan perubahan atau hanya menjadi etalase digital tanpa ruh pelayanan?.

Pertanyaan ini disinggung langsung oleh Wali Kota Cilegon, Robinsar, dalam acara sosialisasi aplikasi Cilegon Juare yang digelar di Ruang Command Center Pemkot Cilegon, Kamis, 31 Juli 2025 lalu. Dalam pidatonya, Robinsar menegaskan bahwa laporan masyarakat bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan panggilan tanggung jawab.

“Tidak boleh ada laporan yang diabaikan. Tidak boleh ada masyarakat yang menunggu tanpa kejelasan. Jadikan setiap laporan sebagai panggilan tanggung jawab, bukan beban administratif,” ujarnya tegas.

Tak hanya sebagai kanal keluhan, aplikasi Cilegon Juare digadang menjadi simbol sistem pemerintahan yang hidup dan responsif. Robinsar menginstruksikan bahwa maksimal tiga hari setelah laporan masuk, harus sudah ada tindak lanjut—tepat, tuntas, dan terverifikasi.

Antara Komitmen dan Realisasi

Sikap tegas Wali Kota mendapat penegasan teknis dari Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo SP), Agus Zulkarnain. Ia menjelaskan bahwa Cilegon Juare terintegrasi dalam super apps milik Pemkot yang juga mengelola kanal lain seperti SP4N Lapor dan Call Center 112.

Data dari Januari 2025 menunjukkan, SP4N Lapor menerima 77 laporan. Dari jumlah itu, 60 telah ditindaklanjuti, 15 masih dalam proses, dan 2 belum tersentuh karena alasan teknis. Sementara Call Center 112 menerima lebih dari seribu panggilan, meski sebagian besar di antaranya adalah panggilan iseng.

“Kami terus dorong kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan layanan pengaduan ini. Sosialisasi dilakukan melalui media sosial, media online, dan radio lokal,” jelas Agus.

Baca Juga :  2 Raperda Inisiatif DPRD Tangsel Siap Masuk Tahap Paripurna

Masyarakat Butuh Bukan Janji, Tapi Aksi

Langkah Pemkot Cilegon memperkenalkan aplikasi pengaduan ini patut diapresiasi, namun tantangan utamanya terletak pada konsistensi dan integritas pelaksanaannya. Masyarakat selama ini sudah terlalu akrab dengan program-program digital yang impresif di awal namun melempem dalam pelaksanaan.

Keberhasilan Cilegon Juare tak hanya dinilai dari jumlah unduhan atau desain aplikasinya, tetapi pada seberapa serius pemerintah menjawab laporan-laporan kecil—seperti lampu jalan mati, drainase tersumbat, atau sampah yang tak kunjung diangkut. Hal-hal kecil yang punya dampak besar pada kenyamanan hidup warga.

Aplikasi Boleh Canggih, Tapi Hati dan Telinga Harus Terbuka

Juare dalam bahasa Cilegon punya makna ‘juara’. Namun untuk menjadi juara, pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan teknologi. Dibutuhkan empati, respon cepat, dan kehadiran nyata di balik setiap notifikasi laporan warga.

Kini, bola ada di tangan Pemkot dan para OPD. Apakah Cilegon Juare akan menjadi wajah baru pemerintahan yang mendengar dan bergerak, atau sekadar layar biru yang terdiam di ponsel warga?

Penulis: Usman Temposo
Editor: Wahyudin