CILEGON – Penyelenggaraan jalan menjadi salah satu program strategis dalam rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Cilegon di 2024.
Hal itu diketahui usai DPUPR Kota Cilegon melakukan rapat dengar pendapat (hearing) bersama Komisi IV terkait evaluasi 2023 dan rencana realisasi kinerja OPD Semester I Tahun Anggaran 2024 di ruang Komisi IV DPRD Cilegon, Kamis (18/1/2024).
“Prioritas Jalan Imam Bonjol, terus peningkatan jalan betonisasi itu harus ada. Program strategis penyelesaian betonisasi di jalan Cigiceh dengan di Cibeber,” kata Sekretaris DPUPR Cilegon, Heri Suheri.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, program penyelenggaraan jalan pada 2024 ini menelan anggaran hingga Rp85 miliar yang ditargetkan akan selesai hingga triwulan III.
“Intinya kita tidak mau lagi dan selalu berupaya untuk menyelesaikan pekerjaan sampai dengan TW III. Jadi kita anggaran di reguler, di reguler, di perubahan, di perubahan,” ujar Heri.
Adapun total anggaran DPUPR Kota Cilegon pada 2024 ini, kata Heri, mencapai Rp189 miliar untuk menyelesaikan semua program rencana kerja.
“Anggaran 2024 itu Rp189 miliar, termasuk pagu anggaran untuk DPUPR. Prinsipnya kami membuat target itu mudah-mudahan minimalnya 80 persen tercapai,” ucapnya.
Sementara, untuk evaluasi kinerja 2023 lalu Heri mengklaim DPUPR Kota Cilegon melebihi target penyerapan anggaran yang telah disepakati.
“Syukur alhamdulillah 2023 dari pagu anggaran 75 persen yang waktu kita komitmen di hotel Savoy Homann terealisasi 79 persen, melebihi,” ujarnya.
Proyek Titipan Hambat Pembangunan
Di tempat yang sama, Ketua Komisi IV DPRD Kota Cilegon, Erik Airlangga mengingatkan agar DPUPR Kota Cilegon dapat memanfaatkan anggaran yang ada dengan baik untuk menyelesaikan semua program rencana kerjanya di 2024 agar tidak menjadi SiLPA.
“PU tadi kita evaluasi juga lumayan anggarannya Rp189 miliar. Maka itu tadi, kita pengen lebih diefektifkan dan dimaksimalkan anggaran yang ada di PU benar-benar bisa terserap. Kita tidak mau mitra-mitra Komisi IV ini menyumbang SiLPA kepada Pemkot Cilegon karena memang anggaran di mitra Komisi IV ini kan cukup besar,” katanya.
Erik juga mengungkapkan, semula pekerjaan penyelenggaraan jalan di Jalan Imam Bonjol belum menjadi prioritas dari DPUPR Kota Cilegon di 2024. Namun, di dalam rapat ia meminta agar jalan tersebut dimasukkan dalam program rencana kerja.
“Untuk di jalan itu Rp80 miliaran kalau tidak salah, maka kita tadi menanyakan apa saja sih, termasuk pembebasan lahan di Imam Bonjol masuk tidak. Ternyata informasinya hanya DED saja nilainya Rp100 juta, sedangkan itu kita kawal dari 2022-2023,” ungkapnya.
“Informasi terakhir 2024 itu pembebasan lahan, DED, kajian dan yang lainnya termasuk pembebasan lahan itu di 2024 fisiknya 2025. Ternyata di 2024 tidak, makanya tadi saya minta pokoknya harus masuk di 2024,” sambung Erik.
Ia juga kembali menegaskan agar masalah klasik yang biasa terjadi dalam proses lelang pekerjaan di DPUPR Kota Cilegon sebisa mungkin dihindari agar tidak menghambat laju pembangunan Kota Cilegon.
“Kita ingatkan kepada dinas, terkait gagal lelang kalau memang posisinya bicara dokumen yang kurang sih gak apa-apa, tapi kalau ada titipan- titipan itu jangan sampai, karena menghambat pembangunan Kota Cilegon nantinya,” tutup Erik.
(Mg-STT/Red)
Dukung BantenNews.co.id untuk terus menyajikan jurnalistik yang independen. Klik disini
