LEBAK – DPRD dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2026 dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Lebak, Senin (19/10/2026).

Bupati Lebak, Mochamad Hasbi Asyidiki Jayabaya mengatakan, pemerintah daerah mengarahkan anggaran perubahan untuk memperkuat infrastruktur layanan dasar, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan menata kawasan perkotaan.

Hasbi menegaskan, perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah harus mengikuti aturan serta mengutamakan kualitas pembangunan. Pemkab Lebak juga menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI) untuk memantau proses perencanaan dan penganggaran.

“Perencanaan dan penganggaran keuangan daerah ini telah sesuai dengan peraturan yang ada dan dapat dipantau melalui SIPD-RI,” kata Hasbi.

Ia mengingatkan jajarannya agar tidak hanya mengejar pelaksanaan program, tetapi juga menjaga mutu pekerjaan dan memperkuat pengawasan. Hasbi turut menekankan kedisiplinan aparatur sipil negara (ASN) dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.

“Perencanaan sangat penting untuk pembangunan yang lebih matang, pengawasan terhadap kualitas pekerjaan, serta kedisiplinan ASN dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab,” ujarnya.

Hasbi mengapresiasi DPRD Lebak atas sinergi dan keterbukaan selama pembahasan Raperda Perubahan APBD 2026. Ia berharap setiap program pembangunan berjalan sesuai standar dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

“Setiap program pembangunan dapat direncanakan dengan baik, dilaksanakan sesuai standar kualitas, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.

Kesepakatan Raperda Perubahan APBD 2026 menjadi tahap penting bagi Pemkab Lebak untuk menyesuaikan anggaran dengan kebutuhan pembangunan.

Pemerintah daerah kini perlu memastikan setiap program berjalan efektif, menjaga kualitas pekerjaan, dan memberikan hasil yang bisa dirasakan warga.

Penulis : Mg-Aldo Marantika
Editor : Tb Moch. Ibnu Rushd