KAB. SERANG – Aliansi Serikat Pekerja dan Serikat Buruh (ASPSB) Kabupaten Serang mengusulkan kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2027 sebesar 15 persen dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) sebesar 5 persen.
Bupati Serang, Ratu Rachmatuzakiyah menyatakan, akan mengawal aspirasi tersebut, meski pemerintah daerah belum bisa menghitung besaran kenaikan upah karena aturan dari pemerintah pusat belum terbit.
Hal itu disampaikan Zakiyah usai menerima audiensi buruh. Ia menilai, tuntutan kenaikan upah tersebut relevan dengan kebutuhan pekerja saat ini.
“Menurut saya, kalau melihat kondisi saat ini, kenaikan itu sangat relevan. Namun, kita memiliki Dewan Pengupahan. Nanti di sana akan dibahas secara detail karena ada perhitungan komprehensif,” kata Zakiyah, Rabu (11/11/2026).
Meski mendukung aspirasi buruh, Zakiyah menegaskan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang belum dapat menghitung kenaikan UMK maupun UMSK. Pemerintah masih menunggu regulasi pemerintah pusat sebagai dasar penetapan upah.
Ia juga menyoroti perbedaan data kebutuhan hidup layak (KHL) yang disampaikan serikat buruh melalui survei independen dengan data Badan Pusat Statistik (BPS).
Zakiyah meminta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Serang mengomunikasikan perbedaan tersebut dengan BPS agar pembahasan upah menggunakan data yang akurat.
“Tadi Pak Asep menyampaikan bahwa mereka sudah melakukan survei secara independen mengenai kebutuhan hidup layak dan hasilnya berbeda dengan data BPS. Saya sudah meminta Pak Kadisnaker mengomunikasikan hal ini dengan BPS agar tidak terjadi miskomunikasi atau kesalahan data,” ujarnya.
Zakiyah mengatakan, aspirasi buruh berangkat dari kebutuhan untuk memperoleh upah layak dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Karena itu, ia berkomitmen mengawal tuntutan tersebut dalam pembahasan Dewan Pengupahan.
Sementara itu, Kepala Disnakertrans Kabupaten Serang, Diana Ardhianty Utami mengatakan, pembahasan kenaikan upah masih terlalu dini. Pemerintah daerah belum menerima arahan pusat maupun aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026, baik berupa peraturan pemerintah maupun peraturan menteri.
Menurut Diana, Pemkab Serang juga belum memulai rapat pleno Dewan Pengupahan. Forum tersebut nantinya akan mempertemukan unsur pemerintah, serikat pekerja, pengusaha, dan perguruan tinggi untuk membahas besaran kenaikan upah.
“Masukan hari ini merupakan aspirasi dari aliansi serikat pekerja dan serikat buruh. Namun, kami juga harus mendengarkan masukan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia. Nanti seluruh unsur pemerintah dan perguruan tinggi akan duduk bersama dalam Dewan Pengupahan saat pleno,” kata Diana.
Penulis : Tb Moch. Ibnu Rushd
Editor : Gilang Fattah