KAB. SERANG – Aliansi Serikat Pekerja Serikat Buruh (ASPSB) Kabupaten Serang mengusulkan kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) sebesar 15 persen. Mereka mendasarkan tuntutan tersebut pada hasil survei independen terhadap kebutuhan hidup layak (KHL) serta tambahan kebutuhan sosial dan pendidikan pekerja.
Koordinator ASPSB Kabupaten Serang, Asep Saepulloh mengatakan, delapan serikat pekerja dan serikat buruh di Kabupaten Serang telah melakukan survei pasar secara mandiri. Mereka mengumpulkan hasil survei dari perwakilan masing-masing serikat, lalu merumuskan satu angka untuk disampaikan kepada Bupati Serang.
Menurut Asep, langkah tersebut bertujuan agar kepala daerah memahami kondisi riil kebutuhan pekerja sebelum proses pembahasan pengupahan berlangsung.
“Kami melakukan survei pasar secara independen melalui SPSB. Perwakilan dari seluruh SPSB di Kabupaten Serang melakukan survei, kemudian merumuskan satu nominal dan menyampaikannya kepada bupati secara bersama-sama,” kata Asep saat unjukrasa di depan Kantor Bupati Serang, Rabu (11/11/2026).
Asep menyebut, hasil survei KHL mencapai sekitar Rp5,177 juta. Berdasarkan angka tersebut dan sejumlah komponen kebutuhan lainnya, mereka mengusulkan kenaikan UMK sebesar 15 persen.
Massa buruh juga mengajukan kenaikan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) sebesar 5 persen dari UMK yang berlaku.
Asep menjelaskan, usulan kenaikan 15 persen tidak hanya mengacu pada kebutuhan pokok. Pekerja juga harus memenuhi kebutuhan sosial, termasuk kegiatan kemasyarakatan dan peringatan hari besar, serta kebutuhan pendidikan.
Ia menyebut, kebutuhan sosial menyumbang sekitar 2 persen, sedangkan komponen pendidikan mencapai 1,15 persen dalam perhitungan yang mereka susun.
“Dasarnya kalau pertama survei KHL ya jelas. Survei KHL itu bahwa upaya itu kan harus mengacu kepada 100 persen KHL. Ditambah kondisi lain, bukan hanya buruh saja. Ada kebutuhan sosial dan kegiatan masyarakat. Terus kegiatan untuk pendidikan 1,15 persen. Jadi, begitu memang kita rumuskan 15 persen itu adalah hal yang wajar,” ujarnya.
Asep juga mengakui, masih perlu menguji kembali hasil survei mereka dengan data resmi. Ia mengatakan, pihaknya kesulitan mengakses Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengonfirmasi dan membandingkan data kebutuhan hidup yang mereka kumpulkan.
Karena itu, ia berharap pembahasan bersama pemerintah daerah tidak hanya bertumpu pada angka, tetapi juga mempertimbangkan kondisi riil pekerja.
Menanggapi kekhawatiran kenaikan upah dapat mendorong perusahaan hengkang atau menutup usaha, Asep mengaku, belum menerima laporan adanya perusahaan di Kabupaten Serang yang mengambil langkah tersebut akibat tuntutan kenaikan upah.
“Kalau saya, laporan dari teman-teman belum ada yang memang secara otomatis langsung hengkang atau tutup,” katanya.
Asep menegaskan, penyampaian usulan kepada Bupati Serang bukan berarti buruh menganggap pemerintah kabupaten memiliki kewenangan menentukan keputusan akhir UMK. Menurutnya, langkah itu merupakan upaya membangun komunikasi sekaligus memastikan kepala daerah memahami dasar tuntutan pekerja.
Ia menyebut keputusan akhir penetapan upah berada di tingkat Pemerintah Provinsi Banten. Namun, rekomendasi bupati dan wali kota menjadi bagian penting dalam proses pengusulan tersebut.
“Ya, tetap keputusan akhir ada di provinsi,” tegasnya.
ASPSB berencana terus mengawal pembahasan pengupahan dan menyampaikan data survei kepada Bupati Serang. Mereka berharap pemerintah daerah memahami alasan di balik tuntutan kenaikan 15 persen sebelum menyampaikan rekomendasi ke tingkat provinsi.
Penulis : Tb Moch. Ibnu Rushd
Editor : Gilang Fattah