Bupati Lebak Minta OPD Optimalkan Pendapatan Asli Daerah

LEBAK – Dalam rangka mewujudkan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) tepat waktu, mutu, dan tepat sasaran, serta di dukung tertibnya administrasi, yang handal dan dapat dipertanggungjawabkan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak Melalui Badan Pendapatan Daerah Kabupaten (Bapenda) Lebak menggelar Rapat Koordinasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kegiatan ini dilaksanakan di The Green Peak Hotel Cisarua Bogor, Selasa (12/12019)

Turut hadir Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya dan jajarannya serta Unit OPD Penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Bupati menyampaikan bahwa optimalisasi pajak dan retribusi daerah merupakan mata rantai yang saling berkesinambungan antara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Oleh karenanya, Bupati menekankan bahwa aktivitas pengelolaan pajak dan retribusi daerah tidak sebatas dalam bentuk rakor ini saja, melainkan dalam bentuk-bentuk lainnya seperti mereview regulasi, penguatan database, dan pemanfaatan informasi dan teknologi.

“Pada dasarnya pengelola pajak dan retribusi adalah profesi yang dituntut memiliki standar kehati-hatian yang tinggi dalam pengelolaannya, karena menurut KPK salah satu titik rawan korupsi adalah pengelolaan pajak dan retrbusi yang tidak sesuai dengan SOP,” jelas bupati melalui siaran tertulis.

Iti menyatakan bahwa upaya yang dapat ditempuh dalam optimalisasi pendapatan daerah, adalah melakukan optimalisasi pajak dan retribusi daerah secara intensif dan ekstensif, yang diselenggarakan secara internal oleh masing-masing kepala Organisasi Pemerintah Daerah (OPD).

“Seluruh pimpinan OPD pengelola pajak dan retrribusi daerah harus dapat mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah di lingkup OPD-nya sehingga seluruh potensi pendapatan asli daerah dapat tercapai,” kata Iti.

Sementara itu Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten (Bapenda) Kabupaten Lebak, Hari Setiono berharap seluruh unsur pemerintahan dapat bersinergi antara satu sama lain dan bersatu padu dalam upaya meningkatkan kinerja pemerintah sesuai bidang tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing.

(Red)