Beranda Pemerintahan Bupati Berharap SPIP Jadi Control Culture di Pemkab Lebak

Bupati Berharap SPIP Jadi Control Culture di Pemkab Lebak

Sosialisasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Kabupaten Lebak Tahun 2021 -foto istimewa

LEBAK – Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya menghadiri sekaligus membuka kegiatan Sosialisasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Kabupaten Lebak Tahun 2021, bertempat di Aula Multatuli Setda Lebak, Selasa (21/12/2021).

Kegiatan yang diinisiasi oleh Inspektorat Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Banten ini diikuti oleh seluruh pimpinan dari masing-masing OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak. Turut hadir pula Sekda Kabupaten Lebak, dan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Banten, Bimo Gunung Abdulkadir beserta jajaran sebagai pemateri dalam sosialisasi ini.

Sosialisasi ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dalam memahami bahwa pengendalian intern pemerintah menjadi tanggung jawab semua pihak baik atasan langsung maupun pimpinan organisasi.

Selain itu juga untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan dalam pengendalian intern dalam pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan organisasi perangkat daerah.

Bupati dalam sambutannya mengimbau kepada Kepala OPD untuk menerapkan SPIP secara menyeluruh sehingga program dan kegiatan yang disusun dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan, serta pertanggungjawaban keuangan dan kinerja menjadi akuntabel dan transparan.

“Untuk kelancaran kegiatan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi ini saya minta kepada seluruh Kepala OPD agar maksimal dalam melakukan penilaian dengan didukung eviden yang memadai, serta terapkan SPIP sebagai control culture yang menjadi bagian dalam budaya kerja organisasi,” jelas Bupati.

Dengan adanya SPIP diharapkan dapat tercipta kondisi dimana terdapat budaya pengawasan terhadap kegiatan, sehingga dapat mendeteksi sejak dini kemungkinan penyimpangan serta meminimalisasi terjadi tindakan yang dapat merugikan keuangan negara dan daerah.

(Red)