SERANG – Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sudjatmiko, menegaskan pemerintah menyatukan seluruh program unggulan Presiden agar pengentasan kemiskinan berjalan terstruktur, sistematis, dan masif.
Budiman menyampaikan, Presiden Republik Indonesia telah memantau langsung berbagai program prioritas yang saat ini berjalan di lapangan, di antaranya Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Koperasi Desa Merah Putih, cek kesehatan gratis, sanitasi gratis, Kampung Nelayan, hingga pembangunan tiga juta rumah.
“Program-program unggulan Bapak Presiden sudah tumbuh besar sendiri-sendiri. Seperti seorang bapak yang melihat anak-anaknya punya cita-cita masing-masing. Presiden ingin semuanya kembali utuh dalam kebersamaan,” ujar Budiman saat mengunjungi Ciruas, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, Selasa (24/2/2026).
Ia menegaskan, BP Taskin memegang mandat untuk menyinergikan seluruh program tersebut agar memiliki arah, desain, dan dampak yang terintegrasi.
Selama ini, Kementerian Sosial, Kementerian Koperasi, dan Kementerian Desa menjalankan berbagai proyek pemberdayaan masyarakat, termasuk pembentukan koperasi di desa-desa.
Budiman menjelaskan, Kementerian Sosial mengarahkan lulusan program pengentasan kemiskinan untuk bergabung ke koperasi binaan Kementerian Koperasi. Sementara itu, Kementerian Koperasi menggratiskan iuran pokok agar mereka langsung terhubung dengan ekosistem ekonomi produktif.
“Kita jalankan Sekolah Rakyat, Kampung Nelayan, pemeriksaan kesehatan gratis, sampai pembangunan tiga juta rumah dalam satu ekosistem besar,” tegasnya.
Rancang Skema ‘Poin Sosial’ untuk Kebutuhan Dasar
Budiman mengungkapkan, Presiden memerintahkan jajarannya merancang jalur komunikasi dan alat tukar sosial yang bebas dari inflasi. Pemerintah mengadopsi praktik reward point yang selama ini berkembang di perusahaan swasta maupun di sejumlah negara.
Menurutnya, negara harus memberi valuasi konkret terhadap kontribusi sosial warga.
“Orang yang membersihkan selokan, membersihkan masjid, menjadi marbot, guru ngaji, penjaga makam, menyeberangkan orang tua di zebra cross, bahkan ibu yang merawat anaknya, harus mendapat valuasi sosial. Kita beri poin,” kata Budiman.
Poin tersebut nantinya dapat ditukar dengan kebutuhan dasar (basic needs). Melalui skema ini, negara mendorong semangat gotong royong sekaligus memperkuat daya tahan ekonomi masyarakat.
Budiman mengaku telah menyampaikan gagasan tersebut langsung kepada Presiden dan Menteri Koordinator terkait. Ia memastikan seluruh jajaran segera menindaklanjuti arahan tersebut.
BP Taskin juga menggelar rapat lintas kementerian bersama kementerian teknis, BRIN, dan Kemenristekdikti untuk menyiapkan sistem teknologi serta desain sosial program.
“Kita benahi teknologinya, kita kuatkan sistem sosialnya. Kementerian tetap menjalankan program masing-masing, tetapi kita satukan visi dan bahasanya,” jelasnya.
Pegang Teguh Amanat Konstitusi
Budiman menegaskan, pemerintah berpegang pada Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945 dalam menjalankan percepatan pengentasan kemiskinan. Ia menyoroti perubahan frasa konstitusi dari “anak-anak terlantar” menjadi “anak-anak yang terlantar”.
Menurutnya, frasa tersebut mengandung makna mendalam tentang tanggung jawab negara terhadap sistem yang melahirkan kemiskinan.
“Kalau kita menyebut ‘anak-anak terlantar’, berarti sistemnya bermasalah. Presiden menegaskan, kita harus membenahi sistemnya. Karena penyebab kemiskinan juga terstruktur, sistematis, dan masif,” ujarnya.
Melalui integrasi program dan penerapan skema poin sosial, pemerintah ingin memastikan pengentasan kemiskinan tidak berjalan secara parsial.
Budiman menegaskan, negara akan menggerakkan seluruh instrumen kebijakan dalam satu orkestrasi besar demi menekan kemiskinan hingga ke akar-akarnya.
Penulis: Tb Moch. Ibnu Rushd
Editor: Usman Temposo