SERANG – Badan Pengawas Keuangan dan Pembanguan (BPKP) menilai sektor ketahanan pangan (Ketapang) menjadi salah satu program prioritas Provinsi Banten pada tahun 2021. Hal ini sejalan dengan prioritas pemulihan ekonomi pasca pandemi untuk penguatan sistem pangan dan pengamanan ketersediaan bahan pangan nasional.
Untuk mengawal akuntabilitas dan keberlanjutannya, BPKP mengintegrasikan pengawasan intern bersama Pemerintah Provinsi Banten dan Aparatur Pengawas Inetrnal Pemrintah (APIP) se-Provinsi Banten. Hal ini diresmikan dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Intern Keuangan dan Pembangunan (Rakorwasinkeubang) Provinsi Banten Tahun 2021 di Pendopo Gubernur pada Kamis (8/4/2021).
Diketahui, hasil pengawasan BPKP tahun 2020 menunjukkan bahwa masih terdapat inefisiensi pada realisasi pengadaan barang dan jasa pada pemerintah daerah. Untuk memitigasi risiko melekat semacam itu, BPKP telah memetakan 15 Agenda Pengawasan Prioritas (APP) 2021 dengan total 60 cluster objek pengawasan dan 67 isu pembangunan tematik yang tersebar di 34 provinsi, salah satunya Provinsi Banten. Adapun Program Ketahanan Pangan merupakan program prioritas daerah di wilayah Provinsi Banten.
Kepala BPKP RI, Muhammad Yusuf Ateh mengatakan, untuk memastikan semua itu berjalan dengan semestinya, pihaknya melakukan pengawasan dari mulai perencanaan, hulu sampai hilir.
“Program ketahan panganan ini hal yang penting untuk dilakukan pengawasan untuk memastikan tata kelolanya tepat, sehingga pangan tersedia, terjangkau dan dimanfaatkan oleh masyarakat luas,” kata Yusuf.
Yusuf menjelaskan, peran APIP bertugas mengawasi serta memastikan supaya apa yang sudah diprogramkan pimpinan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota benar-benar dilaksanakan dan hasilnya juga benar-benar dimanfaatkan sepenuhnya oleh masyarakat.
“Nah, posisi kami terkait tugas pengawasan itu memberikan saran bagaimana supaya pimpinan pemerintahan bisa membuat kebijakan yang semakin berpihak kepada rakyat,” jelasnya.
Lebih lanjut mengungkapkan Yusuf, program yang akan dilaksanakan juga harus menyentuh pemenuhan kebutuhan masyarakat. Hal itu agar semua pogram berjalan dengan baik.
“Kami akan mengidentifikasi isu atau risiko terkait rencana program ketahan panganan ini. Sekarang prosesnya sedang dibahas tadi, isunya seperti apa dengan kemungkinan-kemungkinannya,” ungkapnya.
Di sisi lain, Yusuf juga melihat adanya dugaan pemborosan keuangan pada beberapa daerah. Meski begitu, untuk Provinsi Banten, dirinya mengaku belum dapat melakukan identifikasi adanya dugaan tersebut.
“Secara nasional memang ada, cuma angkanya saya lupa. Tapi sepertinya di Provinsi Banten mah ga ada,” ujarnya.
Sekretaris Utama BPKP, Ernadhi Sudarmanto mengatakan tidak hanya produktivitas dan cadangan pangan, tapi keterjangkauan pangan distribusi, stabilisasi pasokan dan harga, serta daya beli masyarakat, dan pemanfaatan perbaikan pola konsumsi, keamanan, dan mutu pangan menjadi pilar dalam Program Ketahanan Pangan.
“Kami berharap BPKP dan APIP di wilayah Banten bersama-sama dan berkolaborasi merumuskan pengawasan program ketahanan pangan, mulai dari penentuan rencana umum pengawasan, desain dan metodologi pengawasan, mekanisme pelaporan, serta monitoring hasil pengawasan,” kata Ernadhi.
Ernadhi juga menyebut, untuk memitigasi risiko, pengawasan program ketahanan pangan di Banten harus mampu menghasilkan simpulan mengenai desain dan keselarasan kebijakan, serta akuntabilitas implementasinya. Hal ini penting, sebab hasil pengawasan menjadi bahan pengambilan kebijakan strategis terkait perbaikan program oleh kepala daerah.
Sementara, Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) menunjukkan komitmennya terhadap pengawasan intern.
“Efektivitas dan efisiensi tidak mungkin terjadi tanpa diawali dengan pengawasan. Kontrol menjadi hal yang penting dan strategis bagi pemerintahan,” katanya seraya meminta semangat yang sama agar pembangunan APIP menjadi tugas bersama. (Mir/Red)
Dukung BantenNews.co.id untuk terus menyajikan jurnalistik yang independen. Klik disini
