Beranda Pemerintahan BPKP Banten : Pemkot Cilegon Belum Dokumentasikan Hasil Evaluasi SPIP

BPKP Banten : Pemkot Cilegon Belum Dokumentasikan Hasil Evaluasi SPIP

285
0
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Banten, Muhammad Masykur. (Foto : Gilang)

CILEGON – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Banten menyerahkan hasil penilaian maturitas atau kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pemkot Cilegon, Senin (11/3/2019).

Hasil efektivitas kajian pembinaannya, Pemkot Cilegon berada di level 3 dari skala 1-5, sama seperti halnya beberapa Kabupaten/ Kota lainnya di Banten.

“Yah artinya Kota Cilegon itu sudah menyelenggarakan SPIP dengan baik. Sebenarnya ngga sulit bagi Pemkot naik ke level 4, karena evaluasi penyelenggaraannya (SPIP) sudah, tinggal bagaimana mendokumentasikan secara berkelanjutan hasil evaluasinya,” ujar Kepala Perwakilan BPKP Banten, Muhammad Masykur.

Menurutnya dokumentasi hasil evaluasi SPIP sesungguhnya bukan hal yang sulit. Upaya itu dapat terealisasi selama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki komitmen yang kuat pasca tahapan evaluasi SPIP dilakukan.

“OPD itu harus mampu memetakan risiko program kerja yang potensial menjadi masalah, bagaimana pengendalian peta risikonya kan ada kebijakan, prosedur, SOP dan lainnya. Dan dari kita juga lebih banyak ada pendampingan karena SPIP itu kan suatu proses yang terintegrasi pada kegiatan dan tindakan yang dilakukan oleh pimpinan dan seluruh pegawai,” tandasnya.

Dirinya menyatakan, maturitas SPIP di level 3 pada setiap pemerintah daerah menurutnya menjadi target nasional pada RPJMN 2019. “Ya kita menargetkan secara nasional, maturitas SPIP di level 3 itu sudah 85 persen, dan Banten sudah 100 persen,” tandasnya.

Di bagian lain Kepala Inspektorat Pemkot Cilegon, Epud Saefudin menerangkan keterbatasan jumlah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) turut menjadi kendala sehingga Pemkot Cilegon belum mampu meningkatkan level maturitas SPIP yang bermuara pada kinerja realisasi RPJMD Kota Cilegon 2016-2021.

“Tapi kajian level ini tetap konsisten untuk kita tindaklanjuti. Karena kan APIP kita juga kemarin baru ada penambahan dari P2UPD (Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah), ada 12 personel dari jumlah yang ada 22 personel. Kita akan upayakan untuk ada peningkatan lagi, supaya setiap kegiatan di OPD itu ada pengendalian internalnya,” katanya. (dev/red)