CILEGON – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Banten menemukan kelebihan pembayaran atau belanja yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) 2025 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Cilegon tahun anggaran 2025 lalu.

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), BPK mencatat kelebihan pembayaran pada 34 dari 77 satuan pendidikan dengan nilai mencapai lebih dari Rp34 juta.

Kepala Dindikbud Kota Cilegon, Heni Anita Susila mengatakan, sekolah-sekolah mulai menindaklanjuti temuan tersebut dengan menyetorkan dana kelebihan bayar ke kas daerah.

“Kalau Dindik sendiri progresnya hampir 50 persen, jadi lagi on process temuan BPK itu. Sudah dikembalikan dari sekolah-sekolah. Sudah ke kas daerah. Sudah ada STS-nya di kami,” kata Heni, Selasa (7/7/2026).

Heni menjelaskan, temuan BPK muncul karena sejumlah sekolah tidak melengkapi dokumentasi kegiatan yang menggunakan dana BOSP. Selain itu, beberapa sekolah juga belum menyetorkan kewajiban pajak.

“Mereka itu sebenarnya hanya tidak ada dokumentasi. Mereka mengerjakan kegiatan, tahunya kegiatannya itu tidak didokumentasikan. Nah, itu yang jadi temuan. Dianggapnya oleh BPK itu tidak dikerjakan, sehingga harus dikembalikan. Sebenarnya semua juga dikerjakan,” ujarnya.

Untuk mencegah temuan serupa, Dindikbud Cilegon akan memperkuat pendampingan kepada sekolah dalam menyusun administrasi dan dokumen pertanggungjawaban penggunaan anggaran.

“Jadi nanti pas audit, itu tidak ada lagi temuan. Kami tentu saja mengawasi termasuk dalam penggunaan dana BOSP dari sekolah-sekolah. Misal, belanja lemari itu kita cek lemarinya ada, sesuai tidak sama harganya. Itu ada tim-nya dan sudah kita lakukan. Tapi, ya ada saja yang terlewat dari sekolah,” tutup Heni.

Penulis : Maulana
Editor : Tb Moch. Ibnu Rushd