SERANG — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Banten langsung menggebrak awal audit laporan keuangan 2025. Selama dua bulan ke depan, auditor membedah belanja daerah hingga pengelolaan sampah di seluruh pemerintah daerah.

Kepala BPK Banten, Firman, menegaskan timnya menyasar pos krusial yang rawan masalah.

“Kami fokus pada belanja modal, belanja barang, dan isu strategis seperti pengelolaan sampah,” ujarnya usai penyerahan LKPD di Gedung BPK Banten, Senin (30/3/2026).

Sebanyak 64 auditor turun penuh. Setiap kabupaten/kota dikawal sekitar lima orang, sementara tingkat provinsi ditangani tujuh hingga delapan auditor. BPK menargetkan hasil audit rampung akhir Mei.

“Sekitar 29 sampai 31 Mei kami serahkan hasilnya untuk segera ditindaklanjuti,” kata Firman.

Ia belum membuka kemungkinan temuan berulang, namun memastikan mekanisme rekomendasi akan menyesuaikan hasil pemeriksaan. BPK juga memberi waktu 60 hari bagi pemerintah daerah untuk menindaklanjuti temuan.

Firman mencatat tindak lanjut hasil audit tahun sebelumnya tergolong baik, dengan tingkat penyelesaian sekitar 75 persen. Meski begitu, ia mengingatkan kualitas pengelolaan keuangan masih perlu diperkuat.

Data BPK menunjukkan pada 2024 hanya Kota Tangerang Selatan, Kota Cilegon, dan Kabupaten Pandeglang yang meraih opini WTP dengan Penekanan Suatu Hal (WTP Psh).

Gubernur Banten Andra Soni berharap seluruh daerah mampu memperbaiki kinerja dan meraih opini terbaik tahun ini.

“Kami ingin semua pemerintah kabupaten/kota dan provinsi mendapat hasil terbaik,” ujarnya.

Penulis : Audindra Kusuma
Editor : Tb Moch. Ibnu Rushd