SERANG – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten akan mengevaluasi pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di jenjang SMA dan SMK.

Kepala Dindikbud Provinsi Banten, Jamaludin, mengatakan bahwa pihaknya tengah melakukan penelusuran awal terhadap praktik pengelolaan dana BOS di sejumlah sekolah.

“Ke depan, insya Allah saya akan mengevaluasi terkait beberapa hal, salah satunya soal pengelolaan dana BOS. Kami lagi cek ke bawah,” kata Jamaludin kepada wartawan, Senin, 24 November 2025.

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun lalu, ditemukan sejumlah persoalan terkait pengelolaan dana BOS di SMA, SMK, dan SKH negeri di Banten untuk tahun anggaran 2024.

Temuan tersebut mengindikasikan dugaan praktik mencari keuntungan oleh kepala sekolah melalui mekanisme pembelanjaan dana BOS. BPK menemukan kejanggalan pada dokumen berita acara serah terima (BAST) di aplikasi SIPLAH, termasuk bukti foto belanja yang diduga tidak menggambarkan transaksi sebenarnya.

BPK juga mengungkap adanya penggunaan nama perusahaan pinjaman serta praktik pembagian keuntungan antara penyedia dan kepala sekolah dalam proses belanja barang dan jasa.
Bahkan, terdapat pembelian barang yang diikuti dengan pengembalian sebagian uang kepada sekolah, praktik yang ditemukan di 61 sekolah. Dari 60 satuan pendidikan yang diuji petik, proses belanja dinilai tidak sesuai ketentuan.

Salah satu kasus yang disorot adalah kelebihan pembayaran sebesar Rp1,1 miliar di SMKN 2 Kota Serang. Sementara di SMAN 2 Kota Serang, ditemukan belanja makanan dan minuman menggunakan modus pinjam nama perusahaan, termasuk empat transaksi pada hari yang sama.

Secara total, BPK mencatat kelebihan pembayaran mencapai Rp10,6 miliar. BPK merekomendasikan agar Gubernur Banten memerintahkan Kepala Dindikbud memperketat pembinaan dan pengawasan terhadap perencanaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban dana BOS.

Instruksi Gubernur & Pembenahan SMK

Selain evaluasi BOS, Jamaludin menyampaikan bahwa dirinya ditugaskan oleh Gubernur Banten, Andra Soni, untuk memastikan program sekolah gratis tepat sasaran.

Peningkatan kualitas lulusan SMK agar lebih kompetitif di dunia industri juga menjadi fokus. Ia menyebut Gubernur beberapa waktu lalu melakukan studi banding ke salah satu SMK di Bekasi untuk melihat standar pendidikan vokasi.

Menurut Jamaludin, lulusan SMK perlu dibekali kemampuan berbahasa asing, khususnya bahasa Inggris. Ia juga mengusulkan adanya keterlibatan industri melalui program orang tua asuh bagi siswa SMK.

“Sesuai arahan Pak Gubernur, ke depan harus ada orang tua asuh dari perusahaan untuk sekolah-sekolah di Banten, sehingga tamatan SMK benar-benar siap masuk dunia kerja,” ujarnya.

Penulis: Audindra Kusuma
Editor: Tb Moch. Ibnu Rushd