KAB. SERANG — Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Serang, Euis Herawati, menyoroti persoalan layanan kesehatan di Kabupaten Serang, khususnya terkait banyaknya kepesertaan BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang mendadak nonaktif.

Menurut Euis, fasilitas kesehatan di Kabupaten Serang secara umum sudah berjalan, namun keluhan masyarakat masih terus muncul. Mayoritas keluhan berkaitan dengan status BPJS yang tidak lagi aktif sehingga menghambat akses layanan kesehatan.

“Kalau bicara fasilitas kesehatan, memang sudah ada. Tapi masyarakat masih banyak mengeluh, terutama soal BPJS yang dinonaktifkan,” ujar Euis, Sabtu (20/6/2026).

Ia menilai, persoalan tersebut berkaitan erat dengan sistem desil dalam pendataan penerima bantuan. Saat data warga berubah dan masuk ke kategori desil yang lebih tinggi, status kepesertaan BPJS PBI berpotensi langsung nonaktif.

Kondisi ini, kata Euis, memicu keresahan di tengah masyarakat, terutama bagi warga yang masih sangat bergantung pada bantuan jaminan kesehatan dari pemerintah.

Sebagai wakil rakyat, politisi PKS itu menegaskan DPRD harus hadir untuk menampung sekaligus memperjuangkan keluhan masyarakat, khususnya di sektor kesehatan yang menyangkut kebutuhan dasar.

Ia mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang agar menempatkan sektor kesehatan sebagai prioritas utama.

“Kesehatan harus menjadi prioritas. Karena sehat itu mahal, dan masyarakat butuh jaminan pelayanan yang benar-benar bisa diakses,” tegasnya.

Euis juga menyoroti pentingnya akurasi data penerima BPJS PBI. Ia meminta pemerintah tidak sekadar mengandalkan pendataan administratif, tetapi juga melakukan evaluasi dan verifikasi lapangan secara menyeluruh.

Menurutnya, validasi ulang sangat penting agar bantuan BPJS benar-benar tepat sasaran dan tidak merugikan masyarakat yang masih layak menerima.

“Pendataan harus benar-benar sesuai. Jangan hanya mendata lalu langsung menetapkan. Pemerintah harus evaluasi dan verifikasi lagi di lapangan,” katanya.

Penulis : Tb Moch. Ibnu Rushd
Editor : Gilang Fattah