BPJS Ketenagakerjaan Banten Targetkan Penerimaan Iuran Rp4,6 Triliun

SERANG –  Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Wilayah Provinsi Banten menargetkan penerimaan iuran kepesertaan hingga Rp4,6 triliun di tahun 2018. Angka ini naik 600 miliar dibanding realisasi tahun lalu, yang mencapai Rp4,09 triliun.

Deputi Direktur BPJS Provinsi Banten Teguh Purwanto menerangkan, target penerimaan tersebut dianggap realistis saat gencarnya sosialisasi manfaat kepesertaan BPJS ketenagakerjaan yang bisa dirasakan oleh pesertanya.

“Tahun ini kami patok Rp4,6 triliun, atau naik Rp600 miliar dari tahun lalu, yang juga surplus,” kata Teguh Purwanto, Minggu (8/7/2018).

Sementara realisasinya sampai triwulan pertama 2018 telah mencapi Rp1,4 triliun dari target penerimaan sebesarl Rp4,6 triliun tersebut.

“Tiga bulan pertama saja kami bisa raih 1,4 trliun rupiah atau 36,9 persen. Maka target 4,6 triliun hingga akhir tahun sangat realistis,” ucap dia dikutip dari Medcom.id.

Menurut Teguh, peningkatan penerimaan iuran kepesertaan BPJS TK akan terjadi pada triwulan 3 dan 4 rata-rata bisa mengakumulasi peningkatan penerimaan hingga 35 persen setiap periodenya.

“Jadi target kami sangat realistis. Prediski saya justru sampai akhir tahun kita bisa di atas 100 persen,” ucapnya.

Teguh menerangkan, saat ini kepesertaan BPJS TK di Provinsi Banten tercatat mencapai 1,3 juta orang. Diharapkan hingga akhir tahun 2018 bisa naik hingga 2 juta tenaga kerja.

“Target Banten tahun ini bisa diurutan 3 besar dari sisi coverage levelnya. Saat ini kita diurutan ke lima setelah Jawa Timur dan Jawa Barat,” katanya.

Pihaknya saat ini mendorong, kepesertaan BPJS TK melalui Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang ditujukan bagi pekerja non formal bukan penerima upah (BPU) bisa terlindungi BPJS.

“Ini yang kami dorong bersama Pemda yang ada di Banten. Karena jaminan sosial nasional bukan hanya BPJS kesehatan saja, tapi juga ketenagakerjaan,” katanya.

Untuk pekerja informal BPU BPJS TK Banten menargetkan bisa melindungi 141ribu pekerja dengan realisasi di Bulan April mencapai 79 ribu pekerja non formal.

“Dari target itu realisasinya baru 79 ribu atau 57 persen. Kami harapkan semua pekerja sektor informal yang memiliki risiko sosial tinggi ini terlindungi. Sekarang yang kami galakan ini,” ucap dia. (Red)