CILEGON – Badan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (BPBJP) Kota Cilegon meminta agar pengadaan barang berupa material untuk pemeliharaan rutin seperti hotmix jalan dan saluran harus melalui proses lelang.
Upaya itu setelah pekerjaan swakelola yang ditangani Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPU-TR) itu menjadi salah satu program kerja yang menjadi perhatian dari Tim Koordinasi Supervisi Pencegahan (Korsupgah) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Pekerjaannya tetap swakelola, cuma ke depan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) itu ngasih tahu ke perusahaan kalau mereka OPD membutuhkan hotmix sekian kubik volumenya. Jadi material itu nantinya sesuai dengan kebutuhan di lapangan,” ungkap Kepala BPBJP Kota Cilegon, Syafrudin, Kamis (10/1/2019).
Ditemui usai memberikan pemaparan dalam sosialisasi pengadaan langsung dan penunjukan langsung melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) versi 4.3 di Aula Setda II Pemkot Cilegon, Syafrudin menambahkan bahwa lelang material untuk program kerja pemeliharaan rutin itu lantaran mengingat pengadaan langsung tersebut selama ini tanpa proses kompetisi harga yang hal itu berdampak pada efektivitas dan efisiensi pemanfaatan anggaran.
“Makanya pemeliharaan rutin itu menjadi sorotan juga (oleh KPK). Jadi kalau pengadaan material itu dilelangkan, penyedia lainnya juga punya kesempatan untuk ikut bersaing harga. Intinya kita ingin mengoordinir pengadaan agar juga lebih transparan dan yang kita bayarkan nantinya sesuai dengan volume barang yang kita minta,” terangnya. (dev/red)
Dukung BantenNews.co.id untuk terus menyajikan jurnalistik yang independen. Klik disini
