PANDEGLANG – Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBDPK) belum menetapkan status darurat kekeringan di Kabupaten Pandeglang. Hal itu lantaran Pemkab Pandeglang belum melakukan verifikasi langsung ke lapangan, Senin (18/9/2023).
Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang, Ali Fahmi Sumanta mengatakan, hingga saat ini sudah banyak kecamatan dan desa yang mengajukan permohonan air bersih ke beberapa dinas terkait.
Namun untuk menentukan status tanggap darurat pihaknya harus melakukan verifikasi terlebih dahulu ke lapangan agar tidak salah mengambil keputusan.
“Kurang lebih sudah 24 kecamatan melakukan permohonan air bersih, dan itu sudah dipenuhi oleh BPBPK. Tapi untuk menetapkan kedaruratan kami akan menurunkan tim verifikasi segera, sehingga dapat mengambil langkah selanjutnya,” kata Fahmi usai melakukan rapat koordinasi di BPBDPK.
Menurut Fahmi, hasil dari verifikasi tersebut akan menentukan langkah selanjutnya yang dapat diambil oleh Pemerintah Daerah.
“Kekeringan yang sangat luar biasa hari ini pun menyepakati ada tim verifikasi ke lapangan untuk melakukan assessment, setelah itu baru bisa kita tetapkan,” ungkapnya.
Diharapkan Fahmi, untuk keseragaman data informasi, baik lembaga pemerintah, swasta relawan dalam memberikan bantuan air bersih bisa memberikan laporan atau tembusan ke BPBDPK.
“Nanti bisa terdata mana yang sudah dan belum terpenuhi air besih sehingga lebih merata dan datanya akurat,” pungkasnya.
Di tempat yang sama, Kepala BPBDPK Pandeglang, Atang Suhana menambahkan, berdasarkan data laporan permohonan air bersih hingga saat ini kurang lebih 24 Kecamatan 84 Desa dengan jumlah 17.040 kepala keluarga (KK) yang terdampak.
“Ada 3 Kecamatan dan 12 Desa yang belum tersalurkan, dan air bersih yang sudah kami distribusikan kurang lebih 763.500 liter air,” tambahnya. (Med/Red)
Dukung BantenNews.co.id untuk terus menyajikan jurnalistik yang independen. Klik disini
