CILEGON — Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Cilegon, Qidatul Sita menegaskan bahwa persoalan pengangguran kini menjadi salah satu isu paling mendesak di Kota Cilegon. Dalam Podcast Wakil Rakyat yang bekerja sama dengan BantenNews.co.id, Sitta menyampaikan bahwa angka pengangguran terbuka (TPT) di Kota Cilegon naik dari sekitar 6 persen menjadi 7,41 persen, sehingga membutuhkan langkah strategis lintas sektor.
Menurutnya, aspirasi masyarakat yang muncul dalam setiap reses hampir selalu didominasi oleh permintaan lapangan pekerjaan. Kondisi ini dinilai ironis mengingat Cilegon dikenal sebagai kota industri yang dikelilingi perusahaan padat modal. Namun, kebutuhan industri tidak sejalan dengan keterampilan para pencari kerja lokal, terutama lulusan SMK yang jumlahnya besar tetapi belum terserap optimal.
Sitta menyoroti lemahnya sinkronisasi antardinas, seperti Disnaker, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Dinas Koperasi dan UMKM. Menurutnya, data ketenagakerjaan yang tidak terpadu membuat perencanaan tidak akurat dan penyaluran tenaga kerja menjadi terhambat.
Ia juga menilai pelatihan BLK masih belum relevan dengan tuntutan industri modern. Pelatihan seperti menjahit atau pemotongan rambut dinilai tidak menjawab kebutuhan industri yang memerlukan operator mesin, kemampuan bahasa asing, hingga teknisi khusus.
“BLK jangan hanya menggugurkan kewajiban. Harus visioner, sinkron dengan kebutuhan industri, dan benar-benar menyiapkan SDM Cilegon untuk bersaing,” tegasnya, dikutip Rabu (10/12/2025).
Sitta juga mendorong agar BLK membuka pelatihan bahasa Korea dan Mandarin, mengingat banyaknya pekerja asing dan investasi dari negara tersebut.
Selain itu, Qidatul meminta pemerintah tidak hanya menekan industri untuk memprioritaskan tenaga lokal lewat MOU, tetapi juga memberikan insentif atau penghargaan kepada perusahaan yang taat terhadap komitmen penyerapan tenaga kerja lokal. Menurutnya, skema reward jauh lebih konstruktif ketimbang hanya mengedepankan sanksi atau tuntutan sepihak.
Di sisi lain, ia mengingatkan bahwa tekanan fiskal juga dapat memperburuk situasi. Pemangkasan transfer keuangan daerah serta penurunan belanja modal membuat ruang fiskal untuk membiayai program ketenagakerjaan semakin sempit.
Karena itu, ia menekankan pentingnya penetapan skala prioritas dan koordinasi rutin antara legislatif dan eksekutif untuk memastikan program penurunan pengangguran tidak terabaikan.
Qidatul menutup dengan pesan kepada masyarakat agar memahami proses birokrasi yang panjang dan memerlukan tahapan perencanaan, pembahasan, serta pengawalan anggaran.
Ia memastikan DPRD tetap berkomitmen memperjuangkan aspirasi warga, khususnya terkait penyediaan lapangan kerja dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kota Cilegon.
Penulis: Usman Temposo
Editor: Wahyudin