SERANG – Badan Kepegawaian Negara (BKN) mendorong enam pemerintah daerah di Provinsi Banten yang belum menerapkan manajemen talenta agar segera mengadopsi sistem tersebut.
Dorongan itu disampaikan bertepatan dengan peluncuran penerapan manajemen talenta di lingkungan Pemerintah Kota Serang, Senin (5/1/2026).
Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, Provinsi Banten menjadi daerah pertama yang menerapkan manajemen talenta setelah kewenangan tersebut dialihkan ke BKN.
Adapun Kota Serang tercatat sebagai kabupaten/kota pertama di Banten yang menjalankan sistem tersebut.
“Gunanya adalah untuk memilih pejabat secara objektif berdasarkan kinerja terbaik untuk duduk dalam jabatan dalam rangka melaksanakan visi misi kepala daerah,” ujar Zudan.
Menurut Zudan, manajemen talenta menjadi instrumen penting untuk mendorong profesionalisme birokrasi sekaligus menekan intervensi politik dalam pengisian jabatan.
Melalui sistem ini, penilaian terhadap aparatur sipil negara (ASN) didasarkan pada rekam jejak serta capaian kinerja, bukan pertimbangan subjektif.
“Nah inilah yang sangat penting, gunanya adalah untuk menghindarkan intervensi politik. Kita menuju profesionalisme dan objektivitas. Siapa berkinerja terbaik dan mampu melaksanakan visi misi, itulah yang akan didudukkan dalam jabatan,” katanya.
Zudan menjelaskan, dari enam pemerintah daerah di Banten yang belum menerapkan manajemen talenta, lima daerah dijadwalkan mulai menjalankan sistem tersebut pada Juni mendatang.
Sementara itu, Kabupaten Serang direncanakan lebih awal, yakni pada Februari. Ia menyatakan optimis seluruh pemerintah daerah di Banten dapat menerapkan manajemen talenta pada tahun ini.
Jika target tersebut tercapai, Banten berpotensi menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang seluruh daerahnya telah menerapkan sistem tersebut.
“Saya senang banget. Artinya tahun ini kita targetkan 100 persen seluruh Banten bisa menerapkan manajemen talenta. Kalau ini bisa diwujudkan, ini akan jadi satu-satunya di Indonesia (Provinsi yang menerapkan manajemen talenta),” ucapnya.
Terkait sanksi bagi daerah yang belum menerapkan manajemen talenta, Zudan menegaskan tidak ada sanksi khusus. Namun, menurutnya, daerah yang belum mengadopsi sistem tersebut justru akan merugi.
“Kalau yang belum menerapkan, ya mereka rugi sendiri. Karena untuk memilih pejabat butuh waktu panjang dan biayanya tinggi. Dengan manajemen talenta, prosesnya bisa lebih cepat dan jauh lebih efisien,” tegasnya.
Dari sisi pengawasan, BKN akan menggunakan sistem digital terintegrasi. Seluruh pergerakan karier ASN akan dimonitor melalui ASN Digital dan sistem SI-MATA, sehingga proses manajemen talenta dapat dipantau langsung oleh BKN.
“Jadi kita by system. Pergerakan kariernya akan tampak dan termonitor di BKN,” kata Zudan.
Secara nasional, Zudan menyebutkan lebih dari 500 instansi pemerintah telah menerapkan manajemen talenta dari total lebih dari 600 instansi yang ada.
Sementara itu, sekitar 100 instansi lainnya masih belum mengadopsi sistem tersebut. “Kami biarkan saja, nanti juga akan mengikuti,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Banten Andra Soni menilai penerapan manajemen talenta dapat membantu kepala daerah dalam mengelola ASN sebagai penopang utama jalannya pemerintahan.
Dengan sistem tersebut, Andra berharap pelaksanaan visi dan misi kepala daerah dapat berjalan lebih cepat dan terarah. Ia menilai kepala daerah tidak mungkin mengenal seluruh ASN secara personal, sehingga manajemen talenta menjadi alat bantu penting untuk membaca rekam jejak dan kapasitas ASN secara objektif.
“Dengan manajemen talenta ini, ada kolom-kolomnya, ada kamar-kamarnya, sehingga kita bisa tahu mereka pernah berkarier di jabatan apa dan seterusnya. Jadi saya mendukung semua kepala daerah untuk segera memproses penerapan manajemen talenta di wilayah masing-masing,” katanya.
Penulis : Audindra Kusuma
Editor : Tb Moch. Ibnu Rushd