SERANG – Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat menilai data inklusif dapat menjadi acuan dalam mendukung program-program pemerintah, khususnya di bidang kependudukan. Bahkan, penggunaan data tersebut juga dapat dijadikan rujukan untuk membangun masa depan yang tangguh dan adil.
Hal itu disampaikan Kepala BKKBN Pusat, Dr (H.C) dr. Hasto Wardoyo, S.Pog (K) saat menjadi keynote speech Peringatan Hari Kependudukan Dunia di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Senin (29/7/2024).
Hasto menilai, data yang saat ini dimiliki pemerintah merupakan data inklusif yang betul-betul dimanfaarkan sebaik-baiknya untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.
“Data ini harus betul-betul kita manfaatkan sebaik-baiknya. Data ini juga harus terintegrasi antar dara, dan juga kemudian data itu harus sejuk. Artinya dari data itulah kita tahu mana yang perlu kita lakukan intervensi mana yang sudah baik dan belum baik. Itu makna yang terpenting,” kata Hasto.
Tidak hanya itu, Hasto juga menekankan bahwa dengan data inklusif mampu mengetahui potensi-potensi dan bonus demografi di masing-masing wilayah. Sehingga mempermudah pemerintah dalam mengambil kebijakan.
“Dan itu diharapkan ini bisa menjadi dasar pembangunan baik di Provinsi Banten maupun daerah lainnya,”
Hasto menuturkan, BKKBN telah memiliki aplikasi sistem informasi keluarga (SIGA), dimana sistem tersebut merupakan data analisis keluarga dengan sejumlah variabel.
“Ini yang kita optimalkan dalam mewujudkan data inklusif, sehingga dapat menganalisis permasalahan,” pungkasnya.
Sementara, Penjabat (Pj) Gubernur Banten, Al Muktabar mengatakan, penguatan sumber daya manusia (SDM) menjadi hal mendasar. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten berkomitmen mengoptimalkan jangkauan sarana dan prasarana pendidikan, infrastruktur jalan, dan fasilitas kesehatan untuk meningkatkan SDM secara merata.
“Pemerintah terus memperkuat kebijakan terkait kependudukan, karena kependudukan menjadi dasar dalam percepatan pembangunan,” kata Muktabar.
Dikatakan Muktabar, dengan basis data yang kuat dan inklusif akan mempermudah dalam memformulasikan kebijakan agenda pembangunan. Oleh karena itu penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi hal mendasar.
“Dengan data yang kuat kita harus mampu mengelola bonus demografi yang baik untuk menjadi sumber kekuatan kita,” ucapnya.
“Kami di Provinsi Banten terus berupaya mengkombinasikan antara SDM dan Sumber Daya Alam (SDA). Dengan dua komponen besar itu terkolaborasi, maka kita mampu mempercepat kesejahteraan masyarakat,” sambungnya.
Selain itu, Muktabar menjelaskan, Pemprov Banten dan Pemerintah Kabupaten/ Kota terus mengoptimalkan jangkauan infrastruktur. Baik itu sarana dan prasarana pendidikan hingga infrastruktur jalan dan fasilitas kesehatan sesuai dengan kewenangannya.
“Saat ini kita sedang mengoptimalkan jangkauan, terutama terkait infrastruktur, sarana dan prasarana pendidikan. Hal itu bertujuan untuk kita meningkatkan SDM secara merata di Provinsi Banten,” jelasnya.
Diketahui, dalam kesempatan itu juga dilakukan Penandatangan Kesepahaman Bersama tentang Penguatan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana serta Perjanjian Kerjasama Tentang Fasilitas Peningkatan Kapasitas Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Program Studi Kebidanan yang dilakukan antara BKKBN dan Asosiasi Pendidikan Kebidanan Indonesia (AIPKIND).
Selain penandatangan MoU, juga dilakukan Kick-off Pekan Pelayanan 100.000 Akseptor KB Pasca Persalinan dan Peluncuran Population Clock Provinsi Banten. (Mir/Red)
 Pusat menilai data inklusif dapat menjadi acuan dalam mendukung program-program pemerintah, khususnya di bidang kependudukan. Bahkan, penggunaan data tersebut juga dapat dijadikan rujukan untuk membangun masa depan yang tangguh dan adil.){kind=link}