BKD Pastikan Honorer K1 Jadi Prioritas Usulan ASN Pemprov Banten 2024

SERANG – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten memastikan pegawai honorer Kategori 1 (K1) akan jadi prioritas usulan rekruitmen ASN 2024.

Usulan itu akan disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB). Selain pegawai K1, Pemprov Banten juga akan mengusulkan seluruh pegawai Non-ASN.

Kepala BKD Provinsi Banten, Nana Supiana mengatakan, pihaknya bersama dengan BKD kabupaten/kota tengah berkoordinasi dengan KemenpanRB terkait penuntasan pegawai Non-ASN. Dimana, pegawai honorer K1 akan menjadi prioritas.

“Prioritas K1 biar fair (adil), karena yang paling lama statusnya dan sudah diberikan salary (gaji, red) oleh APBD. Dan K1 ini yang belum terangkat pada masa sebelumnya,” kata Nana usai memenuhi undangan Forum Honorer K1 (FHK1) Provinsi Banten di Plaza Aspirasi, KP3B, Curug, Kota Serang, Kamis (11/1/2024).

Nana mengaku, sisa pegawai K1 yang berjumlah 321 orang akan diusulkan bersama pegawai honorer lainnya di luar K1. “Urutannya nanti diranking. Maka urut-urutannya K1 (jadi) prioritas,” katanya.

Saat ditanya apakah K1 harus mengikuti seleksi ataukah pengangkatan secara otomatis dalam sekma PPPK, Nana menjelaskan, pihaknya akan memastikan hal tersebut ke KemenpanRB. Meski begitu, dirinya meminta kepada seluruh pegawai K1 untuk tidak terpancing isu-isu yang akan membuat gaduh proses usulan.

“Kita nanti pastikan lagi skemanya. Makanya hindari informasi yang sekunder. Hindari (infomasi) ‘katanya’. Kalau bertanya langsung ke BKD. Biar tidak dimanfaatkan (oknum) yang menwarkan jasa apalagi sampai transaksi (uang) ini yang perlu dicatat betul. Dan insya Allah K1 tanpa seleksi,” jelasnya.

Nana juga mengungkapkan, berdasarkan arahan Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar seluruh honorer di Pemprov Banten hingga akhir Desember 2024 ini akan dituntaskan.

“16 ribu (pegawai honorer) semua kita tuntaskan. Apakah itu memnuhi syarat PPPK atau tidak yang pasti usulannya akhir bulan ini. Dan Pak Gub arahannya semua diperjuangkan, Pak Gub minta (usulannya) sekaligus,” ungkapnya.

Sementara, Ketua FHK1 Provinsi Banten, M. Ridwan mengaku senang dengan adanya informasi tersebut.

“Hampir 10 tahun (kami) tak mendengar statemen pemerintah yang memperjuangkan kita. Makanya kami sangat senang (denfan informasi ini),” kata Ridwan.

Meski begitu, lanjut Ridwan, pihaknya akan tetap mengawal proses usulan pegawai K1 dari Pemprov Banten ke KemenpanRB hingga 31 Januari 2024 ini.

“Kita pastikan (teman-teman K1) datanya sudah terinput di e-formasi. Kan janjinya pemerintah begitu, dan harapannya posisi kita akan amanlah,” ujarnya. (Mir/Red)