SERANG– Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Jentera, Bivitri Susanti, mengkritik menguatnya peran konsultan politik dalam kontestasi demokrasi. Ia menyebut fenomena itu sebagai “industri demokrasi”, yakni ketika proses politik semakin banyak dikendalikan oleh strategi pencitraan, gimik, lagu, media sosial, dan algoritma.
Hal tersebt disampaikan Bivitri saat menyampaikan orasi ilmiah dalam Dies Natalis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) ke-23 di Kampus Sindangsari, Senin (8/6/2026).
Bivitri mengatakan kemenangan politik hari ini kerap tidak hanya ditentukan oleh gagasan atau program, tetapi juga oleh kemampuan mengemas citra kandidat. Ia mencontohkan bagaimana lagu kampanye, slogan, hingga citra “gemoy” dapat melekat kuat di kepala publik karena dirancang melalui strategi komunikasi politik tertentu.
Menurut Bivitri, fenomena tersebut bukan hanya terjadi di Indonesia. Dalam sebuah pertemuan di Brasil yang membahas anti-authoritarian playbooks, ia melihat pola serupa di berbagai negara. Ia menyebut gaya komunikasi politik yang digunakan dalam kampanye Presiden Prabowo memiliki kemiripan dengan strategi kampanye Rodrigo Duterte di Filipina, Donald Trump di Amerika Serikat, Jair Bolsonaro di Brasil, serta sejumlah tokoh politik di Chile dan Argentina.
“Semua terbungkus oleh citra yang bagus sekali, yang saya sebut sebagai industri demokrasi. Populisme itu juga didukung oleh media sosial, penciptaan citra tanpa argumen, belum lagi pendengung dan pemengaruh yang merusak public sphere digital untuk kepentingan kekuasaan,” kata Bivitri.
Ia menilai industri demokrasi berbahaya karena dapat mengaburkan penilaian publik terhadap calon pemimpin. Pemilih, kata dia, tidak lagi diajak menimbang rekam jejak, gagasan, dan program kerja secara jernih. Sebaliknya, publik lebih banyak menerima citra yang dipoles agar tampak menarik dan mudah disukai.
Bivitri mencontohkan keluarga Duterte yang sempat dibungkus dengan citra populer, meski belakangan Rodrigo Duterte tengah menghadapi proses hukum di International Criminal Court terkait dugaan pembunuhan di luar proses hukum di Filipina. Menurut dia, kasus semacam ini menunjukkan bagaimana citra politik dapat menutupi persoalan serius dalam rekam jejak seorang pemimpin.
Bivitri juga menyoroti peran media sosial dalam memperkuat populisme. Ia mengatakan ruang publik digital kini dipenuhi pendengung dan pemengaruh yang bekerja untuk kepentingan kekuasaan. Akibatnya, percakapan publik tidak lagi bertumpu pada argumen dan data, tetapi pada konten viral yang mudah dikonsumsi.
“Pilihan politik kita di-drive oleh algoritma, oleh video yang dibuat secara partikelir, dan kemungkinan besar biasanya dibuat tanpa data serta referensi. Yang paling mengerikan, kita selalu mendengar tentang matinya kepakaran,” ujarnya.
Menurut dia, riset akademik dan pandangan berbasis ilmu pengetahuan kerap kalah oleh konten singkat di media sosial. Orang yang berbicara beberapa menit di depan kamera bisa lebih dipercaya dibandingkan dosen atau peneliti yang bekerja dengan data dan metodologi. Hal itu yang disebut matinya kepakaran.
Bivitri menyebut Indonesia sebagai lahan subur bagi industri demokrasi karena publik belum terbentuk secara kritis. Dalam gagasan republik, kata dia, publik seharusnya berarti warga yang mampu berdiskusi, berpartisipasi, dan menilai persoalan secara substantif. Namun yang sering muncul justru kerumunan yang mudah digerakkan oleh video pendek, algoritma, dan hoaks.
Ia menegaskan bahwa rendahnya daya kritis masyarakat tidak bisa dilihat sebagai kesalahan individu semata. Bivitri menyebut kebodohan dan kemiskinan sebagai persoalan struktural. Karena itu, akses terhadap pendidikan berkualitas menjadi kunci agar warga tidak mudah dimanipulasi oleh industri demokrasi.
“Masalahnya bukan sekadar orang mudah percaya. Kita memang tidak dididik untuk kritis,” ucapnya.
Penulis: Audindra Kusuma
Editor: TB Ahmad Fauzi