SERANG – Bank Indonesia Provinsi Banten dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten bersinergi dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Banten di aula Hotel Aston Kota Serang, Rabu (21/2/2024).
Rakorda ini mengangkat tema “Penguatan Strategi TPID dan TP2DD Dalam Rangka Mendukung Stabilitas Harga Pangan di Provinsi Banten.”
Pj Gubernur Banten, Al Muktabar mengapresiasi kolaborasi ini dan menekankan pentingnya menjaga inflasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Banten. Perluasan digitalisasi daerah juga diyakini dapat meningkatkan PAD Banten.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten, Ameriza M. Moesa, menyampaikan bahwa inflasi pada 2024 diprediksi masih tinggi, dengan defisit neraca produksi bahan pangan Banten, khususnya hortikultura. Untuk mengatasinya, BI merekomendasikan monitoring harga dan pasokan bahan pangan, terutama menjelang Ramadan dan Idul Fitri.
Kemudian memastikan tata niaga transparan untuk mencegah penimbunan dan mafia komoditas. Kemudian meningkatkan operasi pasar dan penyelenggaraan pasar murah. Kemudian pemetaan kebutuhan komoditas dan kerjasama antar daerah untuk memenuhi kebutuhan pangan. Kemudoan percepatan Digitalisasi Daerah.
Ameriza juga menekankan 5 poin penting dalam percepatan digitalisasi daerah yaitu fokus pada aspek legal dan operasional implementasi digitalisasi. Kemudian penyusunan kebijakan untuk mendorong utilisasi kanal nontunai dalam pendapatan daerah. Kemudian memperkuat aspek proses dalam implementasi elektronifikasi. Kemudian mempertajam implementasi ETPD dalam TP2DD secara rutin. Kemudian memperluas penetrasi ekonomi digital dengan memanfaatkan komunitas.
Sementara itu Deputi Bidang Ekonomi Makro – Kemenko Perekonomian, Ferry Irawan, menyampaikan prospek ekonomi Indonesia di 2024-2025, dengan target pertumbuhan 5,2% di 2024 dan 5,2%-5,7% di 2025. Untuk mencapainya, daerah diharapkan mengakselerasi sektor unggulan, seperti industri di Banten.
Ferry juga mengingatkan potensi risiko inflasi, khususnya dari komoditas pangan yang mudah berubah, seperti beras. TPID diminta memanfaatkan KUR dan pembiyaan lainnya untuk mengendalikan inflasi.
Di sisi digitalisasi, elektronifikasi transaksi Pemda diyakini dapat meningkatkan PAD dan resiliensi daerah. Elektronifikasi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.
“Rakorda ini diharapkan menghasilkan strategi dan sinergi yang kuat antara TPID dan TP2DD se-Banten untuk menjaga stabilitas harga pangan dan mendorong percepatan digitalisasi daerah,” ujarnya. (Dhe/Red)
