SERANG – Badan Gizi Nasional (BGN) mencoret sebanyak 1.653 satuan pendidikan di seluruh Indonesia dari daftar peneriman program makan bergizi gratis (MBG). Kebanyakan sekolah yang dikeluarkan diklaim sebagai sekolah yang memiliki kemampuan finansial secara mandiri.

Untuk di Banten, Koordinator Wilayah BGN Banten Asep Royani mengakui dari daftar sekolah itu ada yang berasal dari Banten. Namun, ia belum dapat memastikan jumlah sekolah yang dikeluarkan karena proses penyesuaian tersebut berada dalam koordinasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Asep Royani mengatakan perubahan penerima manfaat MBG bukan semata-mata berarti sekolah dicoret dari program. Menurut dia, BGN sedang melakukan penyesuaian data penerima berdasarkan kelengkapan administrasi sekolah.

“Jadi sebenarnya bukan dicoret tapi dikeluarkan dari penerima manfaat tapi memang sedang dilakukan penyesuaian terkait ketepatan sasaran yang didistribusikan MBG-nya di sini adalah berkaitan dengan administrasi,” kata Asep, Selasa (15/9/2026) kemarin.

Ia mengatakan persoalan administrasi antara lain terjadi pada sekolah yang belum memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN). Selain itu, terdapat sekolah yang masih menginduk pada sekolah lain.

“Jadi saat ini kan ada beberapa penerima manfaat yang baik itu siswa terutama siswa itu memang ada kendala administrasi seperti belum punya NPSN atau misalkan sekolah masih menginduk pada sekolah lain,” ujarnya.

Menurut Asep, penyesuaian data dilakukan agar penerima manfaat MBG memiliki dasar administrasi yang jelas. BGN, kata dia, juga berkoordinasi dengan dinas pendidikan untuk merapikan dokumen sekolah penerima.

“Saat ini memang sedang dirapihkan disesuaikan jadi tidak semata-mata langsung dikeluarkan tidak dapat MBG lagi. Karena ada penyesuaian tersebut maka sedang dikoordinasikan dengan dinas terkait berkas administrasi supaya memang bisa mewakili jadi patokan memang penerima MBG ini sudah tepat sasaran,” kata Asep.

Ia belum dapat menyebutkan jumlah sekolah di Banten yang mengalami perubahan status penerima manfaat MBG. Data tersebut, menurut Asep, berada pada masing-masing SPPG sehingga belum dapat dihitung secara keseluruhan oleh BGN wilayah.

“Kalau jumlah pastinya saya juga kurang tahu karena itu menjadi ranah internal dari masing masing SPPG dan kami juga tidak punya akses terhadap data tersebut sehingga saya belum bisa memastikan jumlah pastinya berapa,” ujarnya.

Penulis: Audindra Kusuma
Editor: TB Ahmad Fauzi