SERANG – Guna membenahi tata kelola perusahaan di tengah sejumlah persoalan hukum, PT Agrobisnis Bisnis Mandiri (ABM), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi Banten, mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten.
Dalam kedatangannya itu, manajemen PT ABM mengaku bukan bagian dari pembahasan perkara yang kini dan telah terjadi. Penjajakan itu, menurut mereka, diarahkan untuk memperoleh edukasi hukum, masukan mengenai tata kelola serta dukungan dalam menjalankan bisnis perusahaan ke depan.
“Kami dari PT ABM pada hari ini, kami sedang berkolaborasi dengan Kejaksaan terkait dengan bagaimana kolaborasi ini bisa memperbaiki tata kelola PT ABM dan juga kita akan dibantu oleh Kejaksaan untuk penegakan hukum. Sehingga di sini konteksnya adalah kami sifatnya kolaborasi dan sinergi dengan Kejaksaan,” kata Direktur Keuangan PT ABM Roland Azerwin, Jumat (13/11/2026).
Menurut dia, meminta kejaksaan dapat memberikan edukasi hukum kepada jajaran internal perusahaan sekaligus menjadi tempat berkonsultasi mengenai berbagai ketentuan yang berkaitan dengan kegiatan bisnis PT ABM.
“Jadi yang dibahas poin-poinnya adalah bagaimana Kejaksaan juga turut membantu kita untuk memberikan edukasi hukum, terus mengenai tata kelola juga, seperti itu. Dan tentunya mengenai penegakan hukum juga Kejaksaan akan support ABM,” ujarnya.
Namun begitu, saat ditanya mengenai sejumlah perkara yang berkaitan dengan PT ABM, termasuk upaya pengembalian kerugian negara, Roland menegaskan hal itu tidak menjadi bagian dari agenda pertemuan mereka hari ini.
“(Pengembalian kerugian negara dan sejumlah kasus) itu tidak dalam konteks ini. Di sini konteksnya ada kolaborasi saja, jadi kita lebih ke kortesi, bagaimana kita ingin mendapatkan insight positif dari Kejaksaan,” sebutnya.
Roland mengatakan, Kejati Banten juga menawarkan program edukasi hukum bagi seluruh unsur di lingkungan PT ABM. Program tersebut, klaim dia, dapat dilakukan secara berkala maupun berdasarkan jadwal yang akan disusun kemudian.
“Makanya saya bilang tadi namanya sinergi atau kolaborasi juga dengan Kejaksaan. Jadi saran dari Kejaksaan adalah Kejaksaan siap untuk melakukan edukasi kepada seluruh pegawai maupun direksi atau manajemennya PT ABM. Baik itu secara periodik maupun nanti terjadwal,” sampainya.
Selain igu, ia juga menyebut pembenahan tata kelola perusahaan tidak bisa dilakukan secara parsial. Menurut dia, penataan internal PT ABM akan dilakukan secara komprehensif, termasuk dengan membuka ruang konsultasi kepada Kejaksaan mengenai aturan dan ketentuan yang berlaku.
“Jadi tata kelola ini sifatnya kan banyak ya, jadi tentunya (perbaikan) penataannya itu adalah secara komprehensif saja. Jadi tadi pihak Kejaksaan juga sempat bilang nanti kalau ada aturan-aturan segala macam ketentuan bisa juga dikonsultasikan kepada Kejaksaan,” terangnya.
Meski membawa agenda pembenahan tata kelola, Roland tetap mengaku pertemuan tersebut belum sampai pada pembahasan evaluasi internal PT ABM. Ia menyebut, komunikasi antara kedua lembaga masih berada pada tahap awal atau penjajakan.
“Kortesi ini kan ibaratnya kalau bahasa ininya adalah penjajakan ya. Jadi kita baru penjajakan untuk sinergi dan kolaborasi tadi. Tidak sih (evaluasi internal PT ABM), cuma kita lebih banyak nanti komunikasi kita dengan ini tadi saya juga sudah bilang bahwa Kejaksaan memberikan dukungan,” tuturnya.
Bagi manajemen PT ABM, dukungan Kejaksaan diharapkan menjadi salah satu pijakan dalam menata kembali perusahaan. Targetnya, kata Roland, PT ABM dapat menjalankan bisnis secara profesional sekaligus memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Banten.
“Jadi apapun yang terjadi Kejaksaan menjadi modal kuat bagi ABM untuk bisa menjalankan bisnis dengan baik dan benar, jadi nanti mohon ditunggu kami sedang menata semua ya. Tentunya nanti bisnis kami itu bisnis yang proper, yang layak, yang bagus sehingga menciptakan ABM yang kuat, yang bersih dan juga menjadi penyumbang untuk PAD-nya Provinsi Banten,” ujarnya.
Penulis: Rasyid
Editor: TB Ahmad Fauzi