SERANG – Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) menggelar 3rd SENANDIKA (Seminar Nasional Administrasi Publik Untirta): Seminar Nasional dan Call for Paper 2026 di Convention Hall Untirta, Rabu (7/10/2026).
Seminar tersebut mengusung tema “Kebijakan Adaptasi Perubahan Iklim dan Mitigasi Bencana Pesisir”. Kegiatan ini menjadi forum akademik untuk membahas strategi menghadapi dampak perubahan iklim dan risiko bencana, khususnya di wilayah pesisir.
Melalui SENANDIKA 2026, Untirta mendorong lahirnya gagasan dan kajian yang dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Kajian tersebut diharapkan turut memperkuat kebijakan adaptasi perubahan iklim dan mitigasi bencana pesisir.
Seminar berlangsung secara hybrid dan menghadirkan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Rektor Untirta Fatah Sulaiman, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Agus Sjafari, Dekan FISIP Untirta Leo Agustino, Ketua Jurusan Administrasi Publik Rina Yulianti, pejabat pemerintah Provinsi Banten, akademisi, dosen, mahasiswa, serta peserta dari sejumlah perguruan tinggi di Indonesia melalui Zoom.
Ketua Jurusan Administrasi Publik Untirta sekaligus Ketua Pelaksana SENANDIKA 2026, Rina Yulianti, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari program kerja jurusannya.
Menurut Rina, seminar ini menjadi forum untuk membahas perubahan iklim dan kebencanaan, terutama dari perspektif kebijakan publik di Provinsi Banten.
“Kegiatan ini menjadi ruang untuk membahas isu perubahan iklim dan kebencanaan yang penting dalam konteks kebijakan di Provinsi Banten,” ujar Rina.
Ia berharap kegiatan tersebut mendorong lahirnya kebijakan mitigasi bencana yang lebih tepat dan responsif. Seminar ini juga menjadi salah satu program kerja terakhir Jurusan Administrasi Publik.
Dekan FISIP Untirta Leo Agustino mengatakan SENANDIKA 2026 merupakan kegiatan kolaboratif yang melibatkan Untirta dan tujuh perguruan tinggi lainnya.
Menurut Leo, kerja sama antarlembaga harus menghasilkan kegiatan nyata dan tidak berhenti pada dokumen kerja sama. Dalam konteks administrasi publik, mahasiswa juga perlu memahami proses formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan publik.
“Mahasiswa harus memahami kebijakan pemerintah dalam menghadapi bencana dan perubahan iklim. Mereka juga perlu menguasai inovasi administrasi, kecerdasan buatan, keuangan publik, serta organisasi dan manajemen,” katanya.
Leo juga menekankan pentingnya kehadiran negara dalam mitigasi bencana dan pemenuhan hak masyarakat. Pemerintah, kata dia, perlu memastikan masyarakat mendapat perlindungan ketika menghadapi risiko bencana.
Sementara itu, Rektor Untirta Fatah Sulaiman mengapresiasi pelaksanaan SENANDIKA 2026 yang mempertemukan akademisi, pemerintah, mitra perguruan tinggi, dosen, dan mahasiswa.
Fatah mengajak sivitas akademika meneladani tata kelola pemerintahan pada masa kejayaan Kesultanan Banten di bawah Sultan Ageng Tirtayasa.
Menurutnya, kejayaan Kesultanan Banten tidak terlepas dari tata kelola pemerintahan dan administrasi, perdagangan serta diplomasi internasional, keterbukaan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi, hingga pengelolaan air, sanitasi, irigasi, dan transportasi.
Ia juga menekankan nilai JAWARA, yakni Jujur, Adil, Wibawa, Amanah, Religius, dan Akuntabel, sebagai karakter yang relevan dalam membangun tata kelola pemerintahan modern.
“Melalui kegiatan ini, mahasiswa diharapkan mendapat wawasan dari para narasumber dan kelak memberikan kontribusi bagi pembangunan serta perbaikan tata kelola pemerintahan di Indonesia,” ujar Fatah.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto dalam sambutannya menyoroti dampak perubahan iklim yang semakin serius. Ia menyebut dunia kini menghadapi kondisi yang sering disebut sebagai “global boiling”.
Bima menilai perubahan iklim membutuhkan keterlibatan pemerintah dan masyarakat. Ia juga menyoroti persoalan sampah yang menurutnya masih menjadi tantangan besar di Indonesia.
“Pemerintah dan seluruh masyarakat perlu bersama-sama menangani perubahan iklim dan persoalan sampah untuk mendukung target Indonesia menuju net zero emission pada 2045,” katanya.
Bima juga mendorong pemerintah daerah mengubah pola penanggulangan bencana dari responsif menjadi lebih antisipatif. Pemerintah daerah perlu memperkuat mitigasi, edukasi, tata ruang yang tangguh, serta mengalokasikan anggaran kebencanaan melalui APBD.
Menurut Bima, Indonesia telah memiliki kelembagaan penanggulangan bencana yang cukup lengkap melalui BNPB, BPBD, kementerian, dan lembaga terkait. Namun, pemerintah masih perlu memperkuat integrasi perencanaan, anggaran, indikator, dan koordinasi antarlembaga.
Ia mencontohkan Jepang dan Sumatera Barat sebagai daerah yang menunjukkan pentingnya kesiapsiagaan masyarakat serta perencanaan mitigasi sebelum bencana terjadi.
Bima juga mengajak kepala daerah, mahasiswa, komunitas, dan masyarakat memperkuat ketangguhan menghadapi bencana. Pemerintah daerah, kata dia, perlu berkolaborasi dengan ilmuwan, perguruan tinggi, dan komunitas agar kebijakan kebencanaan berbasis kajian ilmiah.
Khusus wilayah pesisir seperti Serang dan Banten, Bima mendorong penguatan mitigasi melalui edukasi, penanaman mangrove, pemantauan lingkungan, serta berbagai gerakan masyarakat.
“Wilayah pesisir membutuhkan kolaborasi dan langkah konkret untuk membangun sistem peringatan dini serta mempersiapkan masyarakat menghadapi berbagai risiko bencana,” ujarnya.
Melalui SENANDIKA 2026, Untirta menegaskan peran perguruan tinggi dalam menghasilkan kajian dan gagasan yang dapat mendukung kebijakan publik. Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, mahasiswa, dan masyarakat diharapkan memperkuat adaptasi perubahan iklim serta mitigasi bencana, khususnya di kawasan pesisir Banten.