PANDEGLANG – Sebanyak 18 Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Pandeglang diperiksa Kejaksaan Negeri (Kejari). Pemeriksaan itu terkait dugaan penyimpangan bantuan tablet SMP sebesar Rp8 miliar dari dana BOS afirmasi dan kinerja Dindikbud Pandeglang tahun 2019.
Kejari mengakui bahwa pihaknya sudah memanggil 18 kepala sekolah untuk dimintai keterangan. Rencananya, pemanggilan juga akan dilakukan terhadap 27 Kepala SMP lain yang juga mendapatkan bantuan itu.
“Benar, kami sudah memanggil sebagian penerima bantuan pengadaan tablet untuk dilakukan pemeriksaan. Sisanya nanti akan kami periksa secara bertahap,” kata Kasi Pidsus Kejari Pandeglang Kunto Trihatmojo, Rabu (1/9/2021).
Kata Kunto, salah satu yang menjadi kecurigaan Kejari dalam masalah ini ialah proses pengadaan bantuan tersebut tidak membuat perbandingan harga di toko penyedia yang lain.
“Intinya kenapa tidak membuat perbandingan dan tidak ada proses tawar menawar terlebih dahulu pada saat pengadaan tersebut. Proses penyidikannya terus berlanjut sampai kami dapatkan bukti yang kuat,” ungkapnya.
Sementara itu, salah seorang kepala SMP yang enggan disebutkan namanya membenarkan bahwa pemanggilan dirinya ke Kejari Pandeglang untuk memberikan keterangan terkait bantuan tablet SMP.
Menurutnya, selain untuk memberikan keterangan kedatangannya juga ingin konsultasi terkait permasalahan ini agar segera bisa cepat selesai. “Kami datang ke sini sekaligus ingin konsultasi dengan Kejari terkait pemanggilan teman-teman kepala sekolah. Kami ingin supaya permasalahan ini cepat selesai,” jelasnya.
Jika diharuskan, pihak sekolah siap mengembalikan uang kelebihan pembayaran saat pembelian pada Kejari Pandeglang. “Jika memang diharuskan, maka kami siap mengembalikan. Tapi sementara ini pihak Kejari-nya masih perlu memanggil semua kepala sekolah sampai beres,” tutupnya. (Med/Red)
Dukung BantenNews.co.id untuk terus menyajikan jurnalistik yang independen. Klik disini
