Beranda Pemerintahan Belanja Hibah Bansos Cilegon Direncanakan Meningkat, DPRD : Ini Tidak Lazim

Belanja Hibah Bansos Cilegon Direncanakan Meningkat, DPRD : Ini Tidak Lazim

Gedung DPRD Cilegon. (Foto : Gilang)

CILEGON – Rencana peningkatan belanja hibah dan bantuan sosial (bansos) Pemkot Cilegon yang dimuat dalam raperda APBD tahun anggaran 2022 menjadi perhatian serius sejumlah fraksi di parlemen.

“Yang menjadi pertanyaan kami, penganggaran dana hibah ini apakah sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dari aspek penerimaannya?,” ungkap Sanuddin, perwakilan fraksi-fraksi di parlemen dalam paripurna pandangan umum terhadap raperda APBD tahun Anggaran 2022, Jumat (1/10/2021).

“Kami menyetujui adanya bansos ini, tapi kami mengamati penerima bansos ini adalah perorangan yang terdiri dari murid sekolah dan umum dengan besaran variasi yang berbeda, paling sedikit Rp15 juta. Tapi kami mengingatkan eksekutif agar betul-betul selektif kaitan penerimanya, jangan sampai salah sasaran. Makanya penerima bansos akan kami kawal secara cermat,” sambungnya.

Data yang dihimpun, pada APBD tahun anggaran 2021 belanja hibah tersebut berda pada kisaran Rp88 miliar sebelum akhirnya digenapkan menjadi Rp90 miliar di APBD Perubahan 2021 lalu direncanakan meningkat tajam pada 2022 menjadi Rp100 miliar. Peningkatan juga terjadi pada belanja bansos kendati pada tahun anggaran 2021 sempat mengalami penurunan sekira Rp829 juta pada anggaran perubahan dari anggaran reguler sekira Rp5,8 miliar.

“Hibah bansos naik, ya alhamdulillah karena anggaran juga naik kan. Yang pasti itu nantinya untuk memenuhi kepentingan masyarakat, karena kita kan berbasis aspirasi masyarakat, banyak yang mengusulkan, ya kita akomodir,” ujar Wakil Walikota Cilegon, Sanuji Pentamarta.

Sementara Wakil Ketua I DPRD Cilegon, Hasbi Sidik menegaskan parlemen akan mengawal ketat rencana peningkatan belanja operasional tersebut sebelum berujung diparipurnakan.

“Memang persoalan rencana peningkatan hibah dan bansos ini perlu kita kawal dan sikapi. Makanya nanti kita perlu jawaban yang konkret dari Walikota, untuk apa? Karena bagi kami peningkatan ini kan tidak lazim. Apakah itu terkait Covid-19, apa untuk hibah Rp10 juta per DKM itu, atau untuk kepentingan lain,” katanya.

(dev/red)

Temukan Berita BantenNews.co.id di Google News

Dukung BantenNews.co.id untuk terus menyajikan jurnalistik yang independen. Klik disini