SERANG– Realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten hingga akhir Juli 2026 baru mencapai sekitar 43 persen. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten menyebut rendahnya serapan itu disebabkan sebagian besar proyek fisik baru memasuki tahap awal pelaksanaan sehingga pencairan anggaran dalam jumlah besar belum dilakukan.
Kepala BPKAD Provinsi Banten Mahdani mengatakan, hingga saat ini realisasi pendapatan daerah telah mencapai sekitar 47 persen atau mendekati separuh target tahunan. Adapun realisasi belanja berada di kisaran 43 persen dan terus bertambah setiap hari seiring dimulainya pekerjaan fisik di berbagai organisasi perangkat daerah.
“Kalau serapan anggaran, sampai dengan kondisi hari ini pendapatan daerah sudah sekitar 47 persen, sudah mendekati 50 persen. Kalau dari sisi belanjanya sekitar 43-an persen. Berkembang terus harian. Yang hari ini kan teman-teman di fisik penggunaan uangnya baru uang muka. Selesainya kan nanti di akhir-akhir tahun. Jadi kenapa belanja belum terlalu besar, ya karena fisiknya baru mau mulai,” kata Mahdani kepada wartawan di Pendopo Gubernur Banten, Rabu (29/7/2026).
Menurut Mahdani, pembayaran proyek saat ini masih didominasi uang muka kepada penyedia jasa. Adapun pencairan anggaran dalam jumlah besar baru akan dilakukan setelah progres pekerjaan fisik meningkat.
Ia menambahkan, pola serapan belanja yang rendah pada semester pertama juga dipengaruhi mundurnya proses lelang sejumlah proyek fisik. Tahun ini, jadwal pelaksanaan kegiatan bergeser karena berdekatan dengan Hari Raya Idulfitri sehingga tahapan pengadaan ikut menyesuaikan.
Meski demikian, Mahdani optimistis realisasi belanja akan meningkat pada semester kedua seiring dimulainya pekerjaan fisik di berbagai perangkat daerah.
Mahdani mengakui apabila dibandingkan periode yang sama tahun lalu, realisasi belanja APBD turun sekitar lima persen. Menurut dia, kondisi tersebut juga dipengaruhi dinamika ekonomi nasional dan perkembangan geopolitik global yang berdampak terhadap penerimaan daerah.
“Kalau dilihat dibandingkan bulan yang sama tahun 2025 memang sedikit turun sekitar lima persen. Karena sekarang dengan situasi geopolitik saat ini, terutama perang di Timur Tengah, berdampak juga. BBM tinggi, masyarakat bergeser ke mobil listrik. Sementara mobil listrik kan tidak ada pajak PKB dan BBNKB,” ujarnya.
Ia menjelaskan, salah satu sumber utama pendapatan Provinsi Banten berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Pergeseran masyarakat ke kendaraan listrik yang masih memperoleh insentif membuat penerimaan dari dua jenis pajak tersebut ikut tertekan.
Meski serapan belanja masih rendah, Mahdani memastikan kondisi itu belum mengganggu pelaksanaan program prioritas Pemerintah Provinsi Banten. Penyesuaian hanya dilakukan terhadap belanja pendukung, seperti perjalanan dinas, konsumsi bahan bakar operasional, dan biaya rutin lainnya.
“Alhamdulillah kalau terkait kegiatan yang sifatnya utama tidak berpengaruh. Yang kita tandai itu kegiatan pendukung. Misalnya SPPD dikurangi, sekarang hari Jumat WFH jadi penggunaan BBM dan listrik juga turun. Itu yang nanti kita sesuaikan pada perubahan APBD,” jelasnya.
Menurut Mahdani, pemerintah daerah juga menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja agar kondisi kas tetap sehat. Karena itu, realisasi belanja dijaga agar tidak melampaui kemampuan pendapatan yang telah diterima.
“Pendapatan kita sekarang sekitar 47 persen, jadi belanja juga harus dijaga. Tidak boleh pendapatan Rp4 triliun, belanjanya juga Rp4 triliun karena kas daerah bisa kosong. Idealnya memang ada selisih, sehingga kondisi fiskal daerah tetap aman,” ucapnya.
Penulis: Audindra Kusuma
Editor: TB Ahmad Fauzi