SERANG — Pemerintah menyiapkan skema pembatasan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bagi masyarakat yang masuk kelompok Desil 10. Kebijakan tersebut akan diuji coba dalam beberapa bulan ke depan untuk memastikan subsidi lebih tepat sasaran sekaligus berpotensi menekan beban anggaran negara.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, pembatasan akan terlebih dahulu diterapkan kepada masyarakat yang masuk kelompok Desil 10. Pemerintah masih menyiapkan mekanisme pelaksanaannya sebelum uji coba dilakukan.
“Kami akan coba nanti beberapa bulan ke depan, yang Desil 10, kami batasin dulu,” ujar Purbaya mengutip kompas.com, Senin (24/8/2026).
Purbaya menegaskan, kebijakan tersebut bukan berarti penyaluran BBM bersubsidi akan diperketat secara keseluruhan. Pemerintah hanya ingin mempersempit sasaran penerima agar subsidi lebih banyak dinikmati masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Enggak, enggak diperketat. Cuma akan dipastikan nanti supaya tepat sasaran,” kata Purbaya.
Pembatasan terhadap kelompok Desil 10 juga diperkirakan dapat memberikan dampak terhadap pengeluaran pemerintah. Namun, pemerintah masih menghitung secara rinci besaran penghematan yang dapat diperoleh apabila kebijakan tersebut diterapkan.
“Nanti ada penghematan, kami masih menghitung. Kira-kira sepersepuluhnya kalau enggak salah,” tutur Purbaya.
Perkiraan tersebut belum menjadi angka final. Pemerintah masih perlu melihat jumlah penerima yang terdampak serta pola penggunaan BBM bersubsidi sebelum menentukan besaran penghematan secara lebih pasti.
Rencana uji coba dalam beberapa bulan mendatang akan menjadi tahap awal untuk mengukur efektivitas kebijakan. Pemerintah dapat melihat apakah pembatasan terhadap kelompok Desil 10 mampu mengurangi penggunaan subsidi tanpa mengganggu masyarakat yang memang masih membutuhkan dukungan pemerintah.
Akurasi data penerima juga menjadi faktor penting dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Dengan data yang lebih tepat, pemerintah dapat menentukan kelompok masyarakat yang berhak memperoleh subsidi sekaligus mengurangi potensi subsidi dinikmati kelompok yang tidak menjadi sasaran.
Pemerintah hingga kini masih mematangkan mekanisme pembatasan dan menghitung dampak fiskalnya. Hasil uji coba nantinya akan menjadi bahan evaluasi untuk menentukan kebijakan penyaluran BBM subsidi berikutnya.
Langkah tersebut menunjukkan pemerintah mulai mengarahkan subsidi BBM agar tidak lagi diberikan secara terlalu luas, melainkan lebih selektif berdasarkan kondisi sosial ekonomi penerima. Tujuannya, anggaran subsidi tetap tersedia bagi masyarakat yang membutuhkan sekaligus penggunaan anggaran negara menjadi lebih efisien.
Tim Redaksi