SERANG – Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten secara makro dinilai sudah terbilang baik. Hal tersebut terlihat dari kemandirian dan juga prioritas belanja secara global.
Namun demikian, masih memiliki kelemahan yaitu dalam pelaksanaannya yang tidak berbasis pada data tepat sehingga terkadang mengabaikan skala prioritas.
Selain itu juga ditemukan ketimpangan antara indikator kinerja, dengan program yang dilaksanakan. Hal ini berdampak terhadap sulit tercapainya target-target RPJMD dikarenakan ketidaksesuaian tersebut.
Peneliti dari Paradigma, Panji Ramadhan menilai, APBD Banten masuk dalam kategori mandiri. Pernyataan tersebut berdasarkan pada analisis makro APBD Provinsi Banten rentang waktu tahun 2013 sampai tahun 2016. Dimana pendapatan asli daerah (PAD) Banten sudah mencapai di atas 50 persen, atau lebih tepatnya adalah rata – rata PAD Banten sebesar 64,99 persen.
Untuk APBD Banten pada tahun anggaran 2017-2018, yang terlihat adalah ketidaksinkronan data, yang berakibat pada gagalnya perencanaan indikator. Selain itu juga terdapat ketimpangan antara target kinerja dengan program yang dilaksanakan oleh OPD.
“Kami menemukan, ada indikator di Dinkes terkait gizi buruk, yaitu presentase penimbangan balita, namun ternyata programnya adalah pengadaan stiker, ini kan agak jauh hubungannya,” ujarnya.
Sebab itu, diharapkan para peserta yang difasilitasi oleh PPW ini dapat lebih melek dan mengawasi proses perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan program yang ada dengan cara, mengikuti musyawarah perencanaan pembangunan di setiap tingkat.
Sementara itu, Komisi V DPRD Banten, Fitron Nur Ikhsan memaparkan terkait pentingnya data dalam perencanaan program. Dalam paparannya, kegagalan basis data akan mengakibatkan pelaksanaan program yang bagus menjadi tidak berdampak.
“Jadi kelemahan pada APBD sekarang bukan pada programnya, programnya bagus. Tapi pelaksaanaanya tidak berdasar pada basis data yang tepat,” katanya usai menjadi narasumber dalam Launching Public Policy Watch (PPW) dan Diskusi Publik yang dilaksanakan di salah satu Rumah Makan di Kota Serang, Kamis (6/12/2018).
Ketidaktepatan data yang digunakan dalam pelaksanaan APBD ini misalnya ditemui dalam serap aspirasi yang digelar oleh Komisi V DPRD Banten.
“Nah kalau program bagus. Misalnya memberikan mebeler kepada sekolah dan memang ada anggaran mebeler, diadakan, lalu dibagi ke sekolah. Sekolah mana yang dikasih dan itu perlu prioritas, banyak program-program yang tidak berdasarkan pada prioritas karena mereka tidak mau cape, tidak menggunakan data,” ujarnya.
Terkait APBD yang banyak tersedot untuk pendidikan, kesehatan dan infrastuktur sementara OPD yang lain kecil, ia menjelaskan bahwa hal ini bukan ukuran tepat atau tidak pelaksanaan APBD. Namun, ini sudah menjadi konsekuensi dari skala prioritas yang dicanangkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Banten.
Penggagas PPW Sutisna mengatakan, lembaga ini lahir dari sebuah pendiskusian, diawali dari pendiskusian tentang isu-isu sosial, politik, dan lainnya. Kemudian, akhirnya ada titik kesimpulan, yaitu memiliki keinginan mendirikan sebuah lembaga dengan nama Public Policy Wacth atau disebut PPW.
“Diskusi hari ini tidak akan berhenti sampai disini. Kita akan mengagendakan pendiskusian setiap bulannya,” kata Sutisna.
Pada prinsipnya, dalam mengawal kebijakan publik ini bukan untuk mengganggu pemerintah, melainkan ingin mengangkat harkat dan martabat masyarakat.
“Kami hadir bukan untuk merecoki pemerintah. Tapi kami ingin hadir dalam pembangunan dan mengawal kebijakan,” ujarnya. (Dhe/Red)
Dukung BantenNews.co.id untuk terus menyajikan jurnalistik yang independen. Klik disini
