PANDEGLANG – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pandeglang mengaku masih belum bisa mengukur sejauh mana capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pandeglang tahun 2016-2021.
Kepala Bappeda Pandeglang, Utuy Setiadi mengatakan, kendalanya belum bisa mengukur secara khusus karena ada beberapa penilaian yang bisa dinilai langsung oleh Bappeda dan ada yang tidak bisa. Hal tersebut lah yang menyebabkan belum bisa terukurnya capaian RPJMD Pandeglang.
“Pertama, data itu diperlukan dan harus secara resmi. Contoh angka pengangguran sekian, tidak bisa kami yang menilai, tapi nanti ada perhitungan khusus dari BPS. Yang kedua, belum tercapainya itu karena ada beberapa indikator dan OPD pelaksana, contoh penanganan kemiskinan dan pengangguran itu tidak hanya dinsos dan Disnakertrans tapi semua OPD lain ikut terlibat disitu,” beber Utuy, Jumat (24/1/2020).
Kata dia, sebetulnya target RPJMD sebetulnya sudah tercapai tetapi masih ada satu indikator yang masih belum dihitung, namun ia menyakini pada masa berakhirnya RPJMD, itu targetnya bisa terealisasi.
“Itu juga belum tahun 2019 karena nanti keseluruhan akan di akumulasi dari setiap tahun capaiannya,” katanya.
Ia menambahkan, faktor yang paling berpengaruh pada capaian RPJMD Pandeglang itu terletak ada banyaknya investor yang datang ke Pandeglang. Sebab, dengan banyaknya investor maka akan membuka peluang usaha baru dan bisa menyebabkan multi player efek pada bidang lain.
“Masih ada langkah yang belum kami lakukan salah satunya Perda RTRW, Perda ini dibutuhkan agar investasi datang ke Pandeglang, karena Perdanya belum jadi mereka (investor) khawatir tidak ada jaminan kepastian hukum. Kalau Perda RTRW ini selesai, 12 indikator yang ada di RPJMD ikut terdongkrak karena yang paling berpengaruh itu investasi,” tutupnya. (Med/Red)
Dukung BantenNews.co.id untuk terus menyajikan jurnalistik yang independen. Klik disini
