Banyak Kursi Jabatan Diisi Plt, Komisi V Desak Gubernur Banten Tunjuk Pejabat Definitif

SERANG – Ketua Komisi V DPRD Banten, M Nizar mendesak Gubernur Banten untuk segera menunjuk pejabat definitif. Hal itu sendiri menyikapi banyaknya posisi jabatan di sejumlah organisasi pemerintah daerah (OPD) yang merupakan mitra Komisi V yang saat ini diisi oleh pelaksana tugas (Plt).

Meski begitu, Nizar mengakui persoalan aparatur negara merupakan bukan domain  Komisi V melainkan Komisi I. Namun, pihaknya mengaku mempunyai kepentingan lantaran banyak mitra OPD yang diisi oleh Plt.

“Plt tidak punya kewenangan yang sama dengan pejabat definitif. Artinya, ada batasan yang Plt miliki,” ujar Nizar, Minggu (28/6/2020).

Nizar mencontohkan, terkait pengajuan anggaran dimana kewenangan pejabat Plt mempunyai keterbatasan.

“Ini jangan sampai pengesahan anggaran APBD 2021tapi yang mengajukan Kadis (kepala dinas) Plt. Maka dari itu, mumpung belum masuk pembahasan anggaran, Komisi V meminta Gubernur dan Sekda untuk segera menunjuka pejabat definitif,” kata Nizar.

Di sisi lain, Nizar juga menyoroti banyaknya posisi Kepala Sekolah (Kepsek) yang diisi oleh Plt. “Akhir Desember 2019 kita lihta ada 43 kepsek yang Plt, kemarin setelah pertemuan dengan Dindikbud (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) Provinsi Banten ada 74 yang Plt. Dan dua bulan ke depan aka  terjadi penambahan, karena ada beberapa kepsek yang pensiun,” paparnya.

Nizar menilai, jika hal tersebut tidak segera dibenahi, maka kinerja akan semakin amburadul.

“Tata kelola sekolah juga ngga akan maksimal. Karena ada batasan dari kewenangan. Dan dalam dua bulan ke depan ad Kepsek yang pensiun, masalahnya Kepala Dindikbud saja sekarang amsih Plt. Masa Plt angkat Plt, kenapa ini bisa dibiarkan, kan lucu,” katanya.

Menurut Nizar, setidaknya terdapat tiga kepala OPD yang netupakan mitra Komisi V yang saat ini diisi pejabat Plt, yakni Kepala Dindikbud, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPAD) dan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra).

“Jangankan kepalanya yang Plt, sekreatrisnya juga vanyak yang Plt, kaya Dinsos sekretarisnya Plt, Dindikbud juga sama. Belum lagi bicara eselon III dan IV lainnya. Makanya kami mendesak gubernue segera mendefinitifkan,” tegasnya.

(Tra/Mir/Red)