Beranda Bisnis Banyak Diprotes Pengelola Wisata di Banten, Gubernur : Nggak Ada Pilihan 

Banyak Diprotes Pengelola Wisata di Banten, Gubernur : Nggak Ada Pilihan 

Gubernur Banten Wahidin Halim saat ditemui di Pendopo. (Iyus/Bantennews.co.id)

SERANG – Gubernur Banten, Wahidin Halim (WH) menilai kebijakan penutupan sementara destinasi wisata hingga 30 Mei mendatang terpaksa harus dilakukan. Dirinya mengaku, kebijakan itu diambil untuk kepentingan yang lebih besar.

“Biarin saja yang protes, yang nggak seneng. Karena nggak ada pilihan kebijakannya kaya begitu. Karena (kondisi wisata) mengkhawatirkan dan itu nggak bisa dikontrol. Saya kira harus begitu, jangan kaya di tempat lain,” ujar WH usai melakuakn teleconfrence dengan pemerintah pusat di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Senin (17/5/2021).

Dikatakan WH, setiap kebijakan yang dikeluarkan pasti mempunyai dampak positif dan negatif. “Kebijakan selalu ada yang dirugikan. Mungkin mereka dirugikan karena kegiatan dagangnya. Tapi kita lebih utamakan kepentingan yang lebih besar. kalau terjadi wabah, makin lama prosesnya,” kata WH.

Mantan Walikota Tangerang itu mengaku, kebijakan penutupan sementara destinasi wisata dilakukan sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Banten.

“(Ini upaya) kita memutus mata rantai (penyebaran Covid-19). Orang yang (datang) pakai protokol kesehatan ngga masalah. Tapi kan kemarin nggak terkendali. Dan (penutupan destinasi wisata) itu mah shock teraphy. Paling nggak Banten nggak jadi tempat mereka berkerumun yang melanggar protokol kesehatan. Makanya pemerintah ambil sikap. Masa (kerumunan) dibiarin saja, pedagang juga kan harus dilindungi, kan bisa kena juga,” jelasnya.

Saat ditanya terkait apakah Pemprov Banten telah memperhitungkan dampak ekonomi pedagang di lokasi wisata, WH mengaku, pemerintah lebih mementingkan dampak penyebaran Covid-19. “Jangan kayak di India. Kita lihat di pantai (kerumunannya) kayak apa? itu kan bahaya. Dan ini bukan soal ekonomi saja. Tapi masyarakat yang kena (Covid-19) juga lumpuh ekonominya. Apalagi nanti rumah sakit,” ucapnya.

“Kalau ditanya soal stimulus modal pedagang kecil, ya kita nggak tahu mana yang (pedagang) kecil mana yang besar,” sambungnya.

Saat ditanya apakah pemprov Banten sudah mengantisipasi adanya lonjakan kasus pasca libur Lebaran 2021, WH mengungkapkan, saat ini Bed Occupancy Rate (BOR) di rumah sakit sudah di bawah 50 persen. Hal itu menunjukkan adanya penurunan jumlah kasus.

“Sudah di bawah 50 persen, udah bagus sih udah turun. Tapi saya belum dapat laporan. Tapi biasanya indikatornya setiap ada kegiatan tahun baru, kegiatan lebaran selalu cenderung naik dua kali lipat. Itu yang dikhawatirkan,” ungkapnya.

Oleh karena itu, lanjut WH, belajar dari lonjakan kasus pada tahun 2020 dimana akibat adanya kerumunan angka kasus naik 100 persen, pihaknya membuat kebijakan penutupan destinasi wisata.

“Kalau tahun kemarin kan naiknya 100 persen. Makanya kita persiapkan rumah sakit termasuk di dalamnya ada rapid test. Kalau kayak kemarin kan ngga kekontrol,” tandasnya. (Mir/Red)