{"id":100013363,"date":"2026-11-09T14:52:04","date_gmt":"2026-11-09T07:52:04","guid":{"rendered":"https:\/\/www.bantennews.co.id\/bantenesia\/?p=100013363"},"modified":"2026-11-09T14:52:04","modified_gmt":"2026-11-09T07:52:04","slug":"korupsi-di-kementerian-atr-bpn-ujian-integritas-dan-akuntabilitas-birokrasi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.bantennews.co.id\/bantenesia\/korupsi-di-kementerian-atr-bpn-ujian-integritas-dan-akuntabilitas-birokrasi\/","title":{"rendered":"Korupsi di Kementerian ATR\/BPN: Ujian Integritas dan Akuntabilitas Birokrasi"},"content":{"rendered":"

Operasi<\/strong> tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pengurusan hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor kembali menunjukkan bahwa sektor pertanahan masih rentan terhadap praktik suap dan korupsi.<\/p>\n

Sebanyak delapan orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka berasal dari berbagai unsur, mulai dari pejabat Kementerian Agraria dan Tata Ruang\/Badan Pertanahan Nasional (ATR\/BPN), Kepala Kantor Pertanahan, petinggi perusahaan swasta, hingga pihak perantara. Sementara itu, uang yang disita mencapai Rp106,3 miliar. Angka tersebut menunjukkan bahwa perkara ini bukan persoalan kecil dan patut mendapat perhatian serius dari masyarakat.<\/p>\n

Kasus ini perlu dibaca lebih jauh, bukan sekadar sebagai berita penegakan hukum. Peristiwa tersebut mencerminkan masih rapuhnya tata kelola pelayanan dan perizinan di sektor pertanahan.<\/p>\n

Ketika pengurusan HGB diduga dapat diperjualbelikan melalui praktik suap, masyarakat kecil berpotensi menjadi pihak yang paling dirugikan. Warga yang mengurus sertifikat tanah harus menghadapi birokrasi berbelit dan proses yang terkadang memakan waktu berbulan-bulan. Sebaliknya, muncul dugaan bahwa korporasi besar yang memiliki kemampuan finansial dapat memperoleh kemudahan melalui pemberian uang pelicin.<\/p>\n

Jika kondisi seperti ini benar terjadi, ketimpangan dalam memperoleh pelayanan publik telah berlangsung sejak dari meja birokrasi. Hukum dan pelayanan seharusnya memberikan perlakuan yang sama kepada setiap warga negara, tanpa membedakan kekuatan ekonomi maupun kedekatan dengan kekuasaan.<\/p>\n

Hal lain yang menjadi perhatian publik adalah dugaan KPK mengenai keterkaitan sejumlah tersangka dengan lingkaran kepercayaan Menteri ATR\/BPN Nusron Wahid. Dalam hal ini, asas praduga tak bersalah harus tetap dijunjung tinggi. KPK juga berkewajiban membuktikan seluruh dugaan tersebut melalui proses hukum yang transparan dan objektif.<\/p>\n

Meski demikian, masyarakat berhak menuntut keterbukaan mengenai sejauh mana jaringan perkara ini melibatkan pihak-pihak yang memiliki pengaruh dan kedudukan dalam pemerintahan. Publik juga menunggu keberanian aparat penegak hukum untuk mengusut perkara ini secara menyeluruh tanpa pandang bulu.<\/p>\n

Penggeledahan yang dilakukan di sejumlah wilayah, mulai dari Jakarta, Bogor, Mojokerto di Jawa Timur, hingga Bandung Barat, semakin memperlihatkan pentingnya pengusutan secara komprehensif. Penanganan perkara ini tidak boleh berhenti pada pihak-pihak yang berada di lapisan pelaksana.<\/p>\n

Setidaknya ada tiga hal yang menjadi harapan publik dalam penanganan kasus ini.<\/p>\n

Pertama, KPK harus konsisten mengusut perkara hingga tuntas.<\/strong> Penegakan hukum tidak boleh hanya menyasar pelaksana di lapangan, tetapi juga harus menelusuri kemungkinan keterlibatan aktor intelektual maupun pihak lain yang memiliki peran dalam perkara tersebut. Siapa pun yang terbukti terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan hukum.<\/p>\n

Kedua, Kementerian ATR\/BPN harus segera melakukan pembenahan sistem pelayanan pertanahan.<\/strong> Digitalisasi pelayanan perlu diperkuat dengan mekanisme yang transparan, akuntabel, dan dapat dipantau masyarakat. Dengan demikian, ruang interaksi yang berpotensi menimbulkan praktik transaksional dapat diminimalkan. Reformasi birokrasi tidak cukup hanya dengan menghadirkan layanan digital, tetapi juga harus disertai pengawasan dan evaluasi yang ketat.<\/p>\n

Ketiga, dunia usaha harus membangun budaya bisnis yang berintegritas.<\/strong> Praktik suap tidak boleh dianggap sebagai biaya operasional atau jalan pintas untuk mempercepat investasi. Sebab, praktik tersebut justru merusak persaingan usaha yang sehat, menciptakan ketidakpastian hukum, dan melemahkan kepercayaan terhadap iklim investasi di Indonesia.<\/p>\n

Sebagai mahasiswa, kami mendukung langkah KPK dalam mengusut kasus ini secara objektif, transparan, dan tanpa pandang bulu. Namun, setiap pihak yang disebut dalam proses penyidikan tetap harus diperlakukan sesuai asas praduga tak bersalah hingga terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.<\/p>\n

Pada akhirnya, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dilakukan melalui penangkapan dan penghukuman terhadap para pelaku. Upaya tersebut harus diikuti dengan pembenahan sistem birokrasi, penguatan pengawasan internal, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.<\/p>\n

Pemerintahan yang bersih bukan semata-mata tanggung jawab KPK, melainkan tanggung jawab seluruh unsur penyelenggara negara. Kepercayaan masyarakat hanya dapat dibangun melalui integritas, transparansi, tanggung jawab, dan pelayanan publik yang benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat.<\/p>\n

Oleh: Muhamad Tarmizi Taher<\/strong><\/p>\n

Kelompok 1
\nMahasiswa Administrasi Negara
\nFakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
\nUniversitas Pamulang Kampus Serang<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pengurusan hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor kembali menunjukkan bahwa sektor pertanahan masih rentan terhadap praktik suap dan korupsi. Sebanyak delapan orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka berasal dari berbagai unsur, mulai dari pejabat Kementerian Agraria dan Tata Ruang\/Badan Pertanahan Nasional […]<\/p>\n","protected":false},"author":2508,"featured_media":100013364,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_bbp_topic_count":0,"_bbp_reply_count":0,"_bbp_total_topic_count":0,"_bbp_total_reply_count":0,"_bbp_voice_count":0,"_bbp_anonymous_reply_count":0,"_bbp_topic_count_hidden":0,"_bbp_reply_count_hidden":0,"_bbp_forum_subforum_count":0,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[21],"tags":[380],"class_list":["post-100013363","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","category-opini","tag-korupsi"],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/www.bantennews.co.id\/bantenesia\/wp-content\/uploads\/2026\/11\/WhatsApp-Image-2026-11-06-at-13.35.06.jpeg","jetpack_sharing_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.bantennews.co.id\/bantenesia\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100013363","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.bantennews.co.id\/bantenesia\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.bantennews.co.id\/bantenesia\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.bantennews.co.id\/bantenesia\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2508"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.bantennews.co.id\/bantenesia\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=100013363"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.bantennews.co.id\/bantenesia\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100013363\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":100013366,"href":"https:\/\/www.bantennews.co.id\/bantenesia\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100013363\/revisions\/100013366"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.bantennews.co.id\/bantenesia\/wp-json\/wp\/v2\/media\/100013364"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.bantennews.co.id\/bantenesia\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=100013363"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.bantennews.co.id\/bantenesia\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=100013363"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.bantennews.co.id\/bantenesia\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=100013363"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}