SERANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menjadi salah satu daerah yang akan mendapat pinjaman dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Diketahui, Kemenkeu akan menggelontorkan dana sebesar Rp20 triliun untuk program pemulihan ekonomi nasional (PEN) dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk sejumlah daerah yang terdampak pandemi Covid-19 seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, termasuk Banten.
Gubernur Banten, Wahidin Halim (WH) mengaku, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten belum mendapat surat permintaan pengajuan dari pemerintah pusat terkait bantuan pinjaman tersebut.
“Belum. Kita belum nerima surat permintaannya, karena saya juga baru denger tadi pagi, kalau ada bantuan pinjaman dari Kemenkeu termasuk BPD sekitar Rp20 triliun. Kita akan pastikan dulu,” kata WH, Selasa (28/7/2020).
Lebih lanjut, WH mengungkapkan, jika pinjaman itu benar, maka dirinya akan menggunakan dana tersebut untuk menambah modal ke Bank Banten, menjaga cash flow atau untuk jangka panjang, misalnya untuk pembangunan di tahun 2021.
“Makanya dalam dua sampai tiga hari ini, saya tugaskan pak Sekda untuk melakukan komunikasi dengan dewan dan pihak Kemenkeu dalam hal ini Dirjen Perimbangan terkait bantuan dana tersebut,” ungkapnya.
Meski begitu, WH menilai, sebelum pinjaman itu dicairkan, pihaknya terlebih dahulu akan melakukan kajian. “Jadi tidak bisa asal pinjam, disesuaikan dengan kemampuan bayar kita, apakah jangka pendek atau jangka panjang,” ujarnya.
Dirinya juga berharap, jika hal tersebut terealisasi maka pemulihan ekonomi dan penyehatan Bank Banten bisa dilakukan secara bersamaan.
WH mengaku, untuk progres penyehatan Bank Banten ke depan bisa saja dilakukan dengan mekanisme marger dengan bank umum yang sehat.
“Seharusnya Bank Banten sekarang sudah tidak lagi dalam status BDPI. Tapi itu tidak terlalu mengganggu. Yang jelas kita sudah melakukan langkah lebih maju dalam proses penyelamatan, sehingga mengundang banyak orang juga untuk membantu Bank Banten,” ujarnya.
(Mir/Red)
Dukung BantenNews.co.id untuk terus menyajikan jurnalistik yang independen. Klik disini
