CILEGON – Penutupan audiensi antara sejumlah organisasi guru honorer dan madrasah dengan lintas Komisi DPRD Cilegon pada Senin (23/8/2021) sempat diwarnai dengan kericuhan.
Hal itu dipicu lantaran adanya protes keras dari Ketua Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Cilegon, Ediyansyah yang merasa tidak digubris dan diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasinya oleh Wakil Ketua I DPRD Cilegon Hasbi Sidik yang di saat bersamaan menutup jalannya audiensi.
“Saya mahasiswa, saya adalah rakyat maka punya hak untuk menyampaikan aspirasi, karena (persoalan status guru honorer-red) ini masalah serius, tapi tidak pernah didengarkan,” ujarnya.
Hasbi bahkan sempat mempertanyakan keberadaan mahasiswa dalam forum tersebut lantaran terus bersikukuh menyampaikan aspirasi dengan nada lantang. Usai menutup audiensi, Hasbi spontan langsung menghampiri Ediyansyah yang segera diikuti Wakil Ketua II DPRD Cilegon, Nurrotul Uyun berusaha melerai.
“Saya juga mantan mahasiswa, jangan ngomong keras-keras begitu, kalau mau ayo kita bicarakan ke ruangan saya,” ajak Hasbi ke ruang kerjanya.
Baca : Guru Honorer Cilegon Tuntut Status dan Kesejahteraan, DPRD : Masak Upahnya Kalah Sama Ketua RT
Tak ayal insiden itu pun spontan menyulut kekesalan wakil rakyat lainnya yang masih berada di dalam ruangan. “Kalau mau silakan (mahasiswa) layangkan surat juga untuk minta audiensi. Karena ini rapat formal, rapat resmi dengan guru honorer,” cetus Ketua Komisi I DPRD Cilegon, Hasbudin seraya meminta sekuriti menggiring Ediyansyah keluar ruangan.
Di bagian lain, Ketua DPRD Cilegon, Isro Mi’raj menyesalkan adanya insiden tersebut. Ia bahkan mempertanyakan keberadaan kelompok mahasiswa dalam audiensi tersebut.
“Kaitan keberadaan mahasiswa itu, tidak ada WA (pesan WhatsApp) ke saya, tidak ada izin mau melibatkan mahasiswa itu,” kata Isro.
Sebaliknya Isro menilai mahasiswa telah salah sasaran dengan menuding pihaknya tak pernah mendengarkan aspirasi guru honorer dan madrasah. Ia menegaskan, dalam kapasitasnya DPRD Cilegon bahkan sudah berusaha maksimal membantu dan mengakomodir kepentingan tenaga pendidik.
“DPRD sudah sepenuhnya membantu dengan segala upaya, malah merekomendasi dalam RPJMD dimana salah satu poinnya adalah bagaimana mensejahterakan teman-teman guru honor, tidak hanya (honor) RT RW. Sekarang tinggal eksekutif yang punya peran, kalau mau silakan mahasiswa kejar atau demo ke eksekutif sana, demo ke Walikota sana, karena kami sudah sepenuh hati membantu,” tegasnya.
(dev/red)
Dukung BantenNews.co.id untuk terus menyajikan jurnalistik yang independen. Klik disini
