Beranda Bisnis Bank Banten Dukung Pasar Keuangan Rakyat Provinsi Banten 2026

Bank Banten Dukung Pasar Keuangan Rakyat Provinsi Banten 2026

Gubernur Banten Andra Soni (tengah) bersama Ketua DPRD Fahmi Hakim dan Dirut Bank Banten M. Busthami foro bersama. (Istimewa)

SERANG – PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Banten atau Bank Banten mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan melalui partisipasinya dalam Pasar Keuangan Rakyat Provinsi Banten 2026.

Kegiatan yang digelar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Banten pada 24–25 Oktober 2026 itu berlangsung di Area Gedung Negara Provinsi Banten, Kota Serang.

Bank Banten membuka booth khusus untuk memberikan edukasi keuangan kepada masyarakat. Petugas melayani pengunjung yang ingin berkonsultasi mengenai produk dan layanan perbankan, mengenali layanan keuangan yang aman, serta mempelajari cara mengelola keuangan secara bijak.

Pasar Keuangan Rakyat Provinsi Banten 2026 menghadirkan lembaga jasa keuangan, pelaku usaha, dan masyarakat. Panitia mengisi kegiatan dengan talkshow edukatif, perlombaan, bazar murah UMKM, hiburan, serta fun run untuk meningkatkan partisipasi masyarakat sekaligus memperluas pemahaman tentang layanan keuangan.

Direktur Utama Bank Banten, Muhammad Busthami mengatakan, partisipasi tersebut mencerminkan komitmen perseroan dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di Banten.

“Literasi keuangan itu penting untuk terus disosialisasikan kepada masyarakat luas,” kata Busthami.

Bank Banten juga mendorong masyarakat agar lebih cermat mengelola keuangan dan menghindari praktik rentenir serta pinjaman online (pinjol) ilegal. Pemahaman terhadap produk dan layanan keuangan formal diharapkan membantu masyarakat mengambil keputusan finansial secara tepat.

Melalui kegiatan ini, Bank Banten mengajak masyarakat mengenali layanan keuangan yang legal, memahami risiko penawaran ilegal, dan memanfaatkan produk perbankan sesuai kebutuhan.

Bank Banten juga menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan OJK, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan guna memperkuat literasi keuangan serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.***