CILEGON – Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon mulai melakukan penanganan serius terhadap persoalan banjir yang kerap melanda Kecamatan Ciwandan. Salah satu langkah utama yang dilakukan yakni memperbesar dimensi drainase yang bermuara langsung ke laut, melalui kolaborasi antara pemerintah daerah dan kalangan industri setempat.
Penanganan tersebut ditandai dengan peninjauan langsung sejumlah titik saluran drainase di wilayah Ciwandan, Rabu (7/1/2026). Kegiatan ini dihadiri Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kota Cilegon Ahmad Aziz Setia Ade Putra, Kepala BPBD Kota Cilegon Suhendi, serta perwakilan industri yang tergabung dalam Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (INAPLAS).
Plt Sekda Cilegon Ahmad Aziz Setia Ade Putra menjelaskan, peninjauan ini merupakan tindak lanjut dari hasil pertemuan antara Wali Kota Cilegon dan pihak industri yang digelar pada Selasa (6/1/2026).
“Ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan kemarin. Dari hasil peninjauan, ditemukan sejumlah drainase dengan dimensi yang terlalu kecil sehingga tidak mampu menampung debit air saat hujan deras,” ujar Aziz di sela-sela kegiatan.
Menurutnya, salah satu titik krusial berada pada saluran drainase di antara kawasan PT LOC hingga PT Selago yang bermuara langsung ke laut. Saluran tersebut berada dalam kewenangan PT Krakatau Sarana Infrastruktur (KSI).
“Alhamdulillah, kami sudah berkoordinasi dengan PT KSI. Mereka siap melakukan redesain agar dimensi saluran air dari jalan nasional ke laut menjadi lebih besar sehingga daya tampung air meningkat,” jelasnya.
Selain itu, Pemkot Cilegon juga melakukan pemetaan kewenangan penanganan saluran air, baik yang menjadi tanggung jawab Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), PT KSI, maupun perusahaan industri lainnya. Saluran drainase di depan masing-masing perusahaan diwajibkan untuk dibersihkan oleh perusahaan terkait, dengan pendampingan dari PT KSI selaku pengelola kawasan industri.
Adapun titik drainase yang ditinjau meliputi kawasan PT Selago, depan PT Asahimas, PT Sankyu, hingga PT Indorama.
Terkait saluran air yang tertutup bangunan, Pemkot Cilegon akan melakukan penertiban secara bertahap melalui mekanisme surat teguran. Pemilik bangunan diberi kesempatan untuk membongkar secara mandiri.
“Jika tidak dilakukan sesuai batas waktu yang ditentukan, maka akan kami bongkar. Ini menyangkut keselamatan warga, karena banjir berkaitan langsung dengan nyawa,” tegas Aziz.
Ia juga menyampaikan bahwa pihak industri telah menyanggupi untuk mulai melakukan normalisasi saluran drainase pada Kamis (8/1/2026), dengan estimasi waktu pengerjaan sekitar satu minggu. Sementara itu, pekerjaan perbesaran drainase di wilayah kewenangan PT KSI diperkirakan memakan waktu sekitar dua bulan.
Sementara itu, Koordinator Dewan Pakar INAPLAS, Helmilus Musa, menilai penanganan banjir merupakan faktor krusial dalam mewujudkan Kota Cilegon sebagai pusat pengembangan industri petrokimia nasional.
Menurutnya, Cilegon saat ini tengah diusulkan dalam roadmap INAPLAS sebagai zona pengembangan industri petrokimia nasional dan bahkan berpeluang menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Namun, persoalan banjir dinilai dapat menjadi hambatan serius.
“Jika suatu wilayah sering dilanda banjir, tentu akan dinilai tidak layak untuk dikembangkan sebagai kawasan industri strategis,” ujarnya.
Helmilus menambahkan, pengembangan industri hilir petrokimia di Cilegon memiliki potensi besar dalam menyerap tenaga kerja lokal. Namun, hal tersebut membutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan pihak industri, terutama dalam mengatasi penyempitan saluran drainase serta bangunan warga yang berdiri di atas drainase.
“Tujuan kita sama, Cilegon bebas banjir dan siap menjadi pusat industri petrokimia nasional,” pungkasnya.
Penulis: Usman Temposo
Editor: Wahyudin