Bakamla RI Ajak Kementerian dan Lembaga Bahas Fusion Center Informasi Maritim

SERANG – Bakamla RI menggelar Rapat Kerja Teknis (Rakernis) guna membahas draft awal naskah akademik kebijakan integrasi sistem informasi dan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan laut Indonesia dalam bentuk fusion center informasi maritim yang dihadiri perwakilan kementerian/lembaga yang memiliki kewenangan dalam pengamanan wilayah laut Indonesia di Aula Mabes Bakamla RI, Jl. Proklamasi No. 56, Menteng, Jakarta Pusat belum lama ini.

Sestama Bakamla RI Laksda Bakamla S. Irawan, mewakili Kepala Bakamla RI Laksdya Bakamla A. Taufiq R., membuka acara Rakernis pembahasan konsep rekomendasi Kebijakan Integrasi Sistem Informasi dan Sistem Peringatan Dini Keamanan dan Keselamatan Laut Indonesia.

Kepala Bakamla RI Lakdya Bakamla A. Taufiq R dalam sambutannya yang dibacakan oleh Sestama Bakamla RI Laksda Bakamla S. Irawan menyampaikan bahwa upaya pengamanan wilayah perairan Indonesia dan wilayah yuridiksi Indonesia saat ini dilakukan oleh beberapa kementrian/lembaga yang bertugas mengamankan wilayah dimana mereka memiliki kewenangan untuk mengamankan wilayah laut berdasarkan ketentuan undang-undang.

Dalam hal ini penggunaan teknologi informasi dengan menggunakan sistem informasi dan sistem peringatan dini untuk pengawasan laut oleh seluruh instansi terkait masih dilaksanakan sektoral sesuai dengan kewenangannya.

Kepala Bakamla melanjutkan bahwa tersebarnya pantauan keamanan dan keselamatan di laut menimbulkan inefektivitas dan inefisiensi karena masing-masing instansi membangun suatu sistem pemantauan yang pada dasarnya sudah dimiliki oleh instansi lainnya. Oleh karena itu perlu integrasi sistem informasi dan sistem peringatan dini seluruh instansi terkait dalam satu wadah untuk menghasilkan informasi yang sudah diolah (informasi intelijen) untuk digunakan oleh unsur operasi terdekat seluruh instansi terkait secara terintegrasi guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengamanan laut Indonesia, sehingga dapat mendukung terwujudnya keamanan laut di Indonesia.

“Saya berharap adanya partisipasi aktif dari para kementerian/lembaga yang hadir, untuk memberikan saran dan masukan sebagai penyempurnaan draft awal naskah akademik kebijakan integrasi sistem informasi dan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan laut Indonesia yang telah disusun oleh tim perumus,” ujar Laksdya Taufiq.

Hadir para undangan perwakilan kementerian/lembaga dari Badan Intelijen Strategis TNI, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pertahanan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Imigrasi, Bea dan Cukai, Asisten Operasi Kepala Staf TNI AL, Asisten Operasi Kepala Staf TNI AU, Kepolisian Perairan dan Udara, Badan Intelijen Negara, Badan Nasional Narkotika, Badan Siber dan Sandi Negara dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Kegiatan Rakernis ini juga diisi dengan kunjungan para undangan ke Puskodal Bakamla RI yang nantinya menjadi fusion center informasi maritim.

(Red)