Bakal Sedot APBD Rp38,4 Miliar, Pilkada Cilegon 2020 Harus Berkualitas

CILEGON – Ketua DPRD Kota Cilegon Fakih Usman Umar angkat bicara terkait besarnya anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Cilegon 2020. Ini lantaran anggaran yang diajukan mencapai Rp38,4 miliar.

Fakih berharap dengan biaya yang begitu besar itu bisa menghasilkan pesta demokrasi yang berkualitas dan menghasilkan kepala daerah terbaik.

“Anggarannya memang besar ya, tapi memang pasti ada rincian kebutuhannya. Saya berharap anggaran yang besar itu bisa menghasilkan Pilkada yang berkualitas dan mendapatkan pemimpin terbaik,” ujar Fakih ditemui usai Rapat Paripurna DPRD dengan sejumlah agenda yakni Penetapan Program Kerja DPRD Kota Cilegon tahun 2019, Penetapan Peraturan DPRD Kota Cilegon tentang Tata Beracara Badan Kehormatan, Penyampaian Raperda Tentang Dana Cadangan Pemilihan Kepala Daerah 2020 di Gedung DPRD Kota Cilegon, Senin (29/10/2018).

Dikatakan Fakih, biaya Pilkada 2020 akan dilakukan secara bertahap yang diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Sebab, anggaran yang diajukan cukup besar. “Untuk sementara ini kan baru Rp10 miliar dulu. Kemudian bertahap pada anggaran berikutnya,” terangnya.

Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cilegon, Irfan Alfi mengatakan bahwa anggaran sebesar Rp38,4 untuk Pilkada Kota Cilegon 2020 itu masih sebatas usulan.

Dia menyatakan terkait anggaran Pilkada itu masih akan dilakukan pembahasan dan kemungkinan bisa berubah karena ada rasionalisasi. “Kami berharap realisasinya tak jauh dari usulan kami,” ujarnya.

Irfan menjelaskan bahwa kenaikan anggaran itu memang ada beberapa faktor yang menjadi alasan, di antaranya ada keinginan menaikkan honor penyelenggara pemilu ad hoc dan memaksimalkan sosialisasi kepada masyarakat.

“Kita ingin memang ada peningkatan honor penyelenggara ad hoc seperti PPK dan PPS, peningkatan Bimtek, peningkatan sosialisasi kepada masyarakat. Kita ingin agar Pilkada ini lebih luas lagi dalam konteks pendidikan kepada masyarakat. Kita juga ingin keterlibatan masyarakat lebih meningkat dan kualitas Pilkada juga terjamin. Otomatis hal ini akan berdampak pada peningkatan anggaran,” jelasnya. (Man/Red)