Beranda Pemerintahan Bakal Dirumahkan, Honorer : Jika Membuat Aturan Harus Ada Solusinya

Bakal Dirumahkan, Honorer : Jika Membuat Aturan Harus Ada Solusinya

Ilustrasi pegawai honorer - foto istimewa kendaripos.com

 

PANDEGLANG – Rencana pemerintah pusat bakal menghapuskan tenaga honorer di tubuh pemerintah mendapatkan penolakan khususnya pegawai yang masih berstatus honorer. Pasalnya, jika aturan tersebut sudah berlaku maka tidak sedikit honorer yang bakal kehilangan pekerjaannya.

Seorang tenaga honorer yang bekerja di lingkungan Pemkab Pandeglang, Muhamad Haerul Kodar mengatakan, pemerintahan pusat harus mempersiapkan alternatif lain jika akan memberhentikan honorer. Sebab tidak sedikit tenaga honorer yang akan terdampak aturan ini.

“Jika membuat sebuah aturan, harus ada solusi yang diberikan bagi yang terdampak oleh aturan tersebut. Sebab honorer di Indonesia ribuan bahkan jutaan. Kita akan mentaati aturan, jika memang itu keputusan pusat dan akan kami ikuti. Hanya saja saya menyayangkan tidak adanya yang menjelaskan honorer yang ada ini mau dikemanakan, apakah mau diangkat PPPK atau diberhentikan,” keluh pria yang akrab disapa Heru ini, Rabu (22/1/2020).

Kata dia, pemerintah jangan hanya membuat aturan dan melaksanakan aturan itu tapi harus juga dipikirkan dampak, karena kebanyakan para honorer ini sudah memiliki keluarga, jika mereka diberhentikan begitu saja tanpa sebuah solusi bagaimana nasib keluarga mereka.

“Sekarang kewenangan pengangkatan PPPK dan PNS ada dipusat bukan di daerah. Saya hanya meminta kepada pemerintah pusat ada sebuah kebijaksanaan bagi para honorer yang sudah mengabdi puluhan tahun. Jika harus berharap, jadikan mereka prioritas untuk menjadi PPPK,” tegasnya.

Pria yang sudah 15 tahun mengabdi sebagai tenaga honorer ini mengaku tetap bersyukur masih bisa bekerja dengan honor yang tidak seberapa, jika harus menganggur. Namun, dengan adat aturan baru ini ia beserta rekan honorer lainnya mengaku resah memikirkan nasib mereka kedepannya.

“Saya sangat bersyukur sudah menjadi honorer saat ini, untuk itu saya ucapkan terimakasih kepada pemerintah daerah. Dengan tiba – tiba pusat mengeluarkan aturan untuk penghapusan, tentu membuat kami para honorer resah,” jelasnya. (Med/Red)