Bahas Website Pemkot yang Diretas, DPRD Cilegon : Isinya Kan Cuma Profil OPD

CILEGON – Kabar adanya situs internet milik sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang diretas berujung pada pemanggilan Dinas Komunikasi Informatika, Sandi dan Statistik (DKISS) oleh Komisi I DPRD Cilegon, Rabu (18/3/2020).

Kepala DKISS Cilegon, Aziz Setia Ade mengatakan semula terdapat empat situs OPD yang diretas. Peretasan dilakukan secara bertahap sebelum akhirnya belakangan diketahui 21 website milik OPD tersebut yang sudah berhasil dibajak.

“Kondisinya sudah sejak tanggal 9 lalu di-hack (retas), dan tim kami yang kebetulan juga sudah MoU dengan pihak KIT (PT Krakatau Information Technology), jadi dengan pihak KIT kita dibantu menganalisa, mengkaji dan menyelesaikan. Insha Allah, hari ini paling telat sore, web-web yang terkena hack tadi sudah bisa diakses lagi,” ujar Aziz.

Baca : Website 4 Dinas Pemkot Cilegon Diserang Hacker

Dikatakan Aziz, akibat belum pulihnya situs OPD itu masyarakat tidak bisa mengakses website milik pemerintah tersebut. Pihaknya sejauh ini belum mengambil upaya hukum menyangkut hal itu, dan baru sebatas melaporkan insiden itu ke Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Pihaknya pun mengakui sudah mendeteksi hacker yang menurutnya berasal dari tiga wilayah yakni Surabaya, Semarang dan Bekasi.

“Karena kebetulan web-web OPD itu adalah (berisi) informasi berbagai kegiatan yang dilakukan OPD. Informasi yang saya peroleh bukan web kita saja yang di-hack, tapi di daerah lain juga seperti di Bali, Kalimantan dan Sumatera,” katanya.

DKISS dalam kesempatan itu juga meminta dukungan parlemen untuk merealisasikan anggaran guna pemenuhan keamanan sistem yang menurutnya belum maksimal dan sudah tertinggal. “Sistem kita sudah jadul, jadi banyak bolong-bolong yang menjadi celah orang bisa masuk. Kita butuh anggaran untuk peningkatan dan pengembangan system IT di perubahan, nanti (jumlahnya) akan kita hitung dulu,” tandasnya.

Sementara Ketua Komisi I DPRD Cilegon, Hasbudin mengaku pihaknya tidak serta merta akan mendukung adanya realisasi anggaran yang diinginkan DKISS menyangkut security system yang mencapai Rp3 miliar. Menurut politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini, dukungan dapat dilakukan kalau secara teknis kualitas sistem yang dikelola DKISS saat ini dapat dibuktikan terlebih dulu ke parlemen.

“Bagi kami bukan persoalan anggarannya, seharusnya DKISS mampu menempatkan orang-orang yang qualified dulu untuk bidang itu. Kalau memang ada upaya retas, kami ingin agar itu dijadikan atensi dulu oleh pihak-pihak yang berwenang seperti Polda melalui tim sibernya untuk melacak oknum yang tidak bertanggungjawab ini,” katanya.

Pihaknya mengaku mendukung penuh adanya pelayanan publik melalui sistem informasi, namun demikian ia meminta agar konten website milik OPD itu dapat diperbaharui ke depan.

“Kami tidak mau kalau website itu diperbaharui, tapi tidak memberikan informasi yang menjadi kebutuhan masyarakat. Karena kami pun pernah membukanya (mengunjungi website milik OPD), isinya cuma profil OPD saja, bukan berisi kegiatan maupun program kerja mereka,” jelasnya. (dev/red)