Bagi-bagi THR Bisa Jadi Modus Politik Uang

SERANG – Pembagian tunjangan hari raya (THR) bisa jadi modus politik uang di masyarakat. Hal tersebut disampaikan Koordinator JRDP, Nana Subana.

Nana menilai, tahapan Pilkada Kota Serang yang melewati bulan Ramadan dan kini dihadapkan dengan Hari Raya Idul Fitri biasanya rawan dimanfaatkan untuk kegiatan politik uang melalui acara-acara keagamaan dan bagi-bagi THR.

“Kita sudah sampaikan di kampanye anti politik uang sebelumnya, kita khawatirkan menjelang lebaran lewat Ramadan ini, tarawih keliling, dan lain lain ada money politic disitu” kata Nana di sela-sela kegiatan kampanye politik uang di Jl Jendral Soedirman No 30, Ciceri, Kota Serang. Minggu (10/6/2018) sore.

Nana menuturkan, Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu), sebagai penyelenggara pemilu yang mempunyai kewenangan dalam hal ini, harus mempunyai trik khusus dalam upaya pencegahan dan penindakan modus baru ini.

“Modus-modus baru ini seperti THR dan lain-lain sebagainya adalah modus baru yang harus punya penanganan khusus dari teman-teman penyelenggara yang punya kewenangan terhadap penanganan-penanganan pelanggaran pemilu” tuturnya.

Ia pun menegaskan, pihaknya akan terus berkomitmen akan mengawal proses dan perjalan pemilu dalam upaya menjaga kualitas demokrasi. Persoalan berkurang atau bertambahnya praktik politik uang, pihaknya akan mengkaji dan menganalisa kembali.

“Sebagai kelompok masyarakat yang yang memantau perjalanan pilkada, saya kiranya penting JRDP menyampaikan persoalan-persoalan pemilu” tegasnya.

Masih ditempat yang sama, Koordinator Daerah (Korda) JRDP Pandeglang, Anton Purwanto mengatakan, dirinya mengapresiasi kegiatan kampanye anti politik uang yang dilakukan Koordinator JRDP. Pihaknya juga akan menerapkan pola kampanye ini di Pileg dan Pilpres yang akan datang.

“Pola kampanye hari ini akan di terapkan pada pileg dan pilpres pada tahun 2019 mendatang. Baik diskusi, bagi selebatan, tracking calon legislator dan sebagainya,” katanya. (You/Ar/Red)