Firman Venayaksa
Dosen Cultural Studies Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Pernyataan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, yang mewacanakan translokasi populasi badak dari Taman Nasional Ujung Kulon ke Taman Nasional Alas Purwo menjadi perhatian luas publik. Sorotan ini muncul bukan semata-mata karena posisi Hashim sebagai saudara kandung Presiden Prabowo Subianto, melainkan karena jabatannya sebagai utusan khusus yang secara politik dimaknai sebagai representasi langsung dari lanskap, sikap dan arah kebijakan presiden.
Jika kita berandai-andai bahwa wacana ini lahir dari kepedulian murni negara untuk melindungi satwa langka seperti Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) yang memang hanya tersisa di Ujung Kulon, serta sebagai langkah preventif mencegah kepunahan, maka publik berhak mengajukan pertanyaan kritis. Mengapa orangutan yang menyandang status konservasi setara dengan badak—yakni “sangat terancam punah” (Critically Endangered) menurut International Union for Conservation of Nature (IUCN)—tidak mendapatkan perlakuan yang sama? Bahkan ketika berulang kali dilaporkan kematian massal orangutan akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta ekspansi industri ekstraktif di Kalimantan dan Sumatra, tidak pernah muncul wacana preventif sebesar ini dari negara untuk merelokasi mereka ke pulau lain. Ketimpangan perlakuan ini memunculkan kecurigaan publik bahwa ada logika lain di balik narasi penyelamatan satwa tersebut.
Dalam waktu singkat, respons publik terhadap wacana translokasi badak mengalir deras dan melampaui sekat-sekat sosial. Penolakan datang dari kalangan akademisi, mahasiswa, kiai, figur publik, masyarakat adat Baduy, hingga warga akar rumput. Hampir seluruhnya menyuarakan nada keberatan. Bahkan, sekitar 70 ribu alumni Universitas Sultan Ageng Tirtayasa menyatakan sikap menolak pemindahan badak tersebut. Penolakan tegas juga disuarakan oleh pimpinan daerah, termasuk Gubernur Banten Andra Soni. Ketika kebijakan yang diwacanakan oleh representasi presiden ditolak secara terbuka oleh gubernur yang notabene berada dalam satu garis koordinasi pemerintahan, tentu terdapat alasan mendasar yang melampaui sekadar kalkulasi politik atau kekuasaan semata.
Untuk membedah persoalan ini secara jernih, kita dapat meminjam pisau analisis Semiotika Roland Barthes yang memandang tanda sebagai konstruksi berlapis dan sarat muatan ideologis. Barthes membagi sistem penandaan ke dalam tiga tingkatan: denotasi, konotasi, dan mitos. Pada tahap pertama (denotasi), badak diposisikan secara harfiah sebagai satwa endemik langka yang dilindungi undang-undang. Namun, pada tahap kedua (konotasi), badak tidak lagi sekadar entitas biologis, melainkan telah bertaut erat dengan asosiasi kultural, memori kolektif, perasaan, serta nilai-nilai yang dilekatkan oleh masyarakat. Pada fase ini, penanda dan petanda melebur menjadi tanda baru yang bermuatan ideologis: badak adalah bagian tak terpisahkan dari jiwa masyarakat Banten. Tidak ada badak berarti ada bagian yang hilang dari keutuhan Banten.
Ketika melangkah lebih jauh ke tahap ketiga, yakni mitos, kedudukan badak sebagai bagian dari identitas Banten telah mengkristal menjadi kebenaran mutlak yang dinaturalisasi oleh sejarah. Badak hadir dalam lambang resmi Provinsi Banten, menjadi penanda geografis, serta hidup dalam narasi kebanggaan warga dari generasi ke generasi. Oleh karena itu, masyarakat Banten wajar merasa tersinggung apabila entitas yang begitu dimuliakan ini direduksi hanya sebagai satwa liar biasa yang bisa dipindahkan begitu saja. Bagi warga Banten, badak adalah jangkar kultural.
Jika mencermati dinamika penolakan di Banten, polemik ini jelas tidak lagi berhenti pada perdebatan teknis translokasi, melainkan telah menyentuh wilayah spiritualitas, konsensus sosial, dan konstruksi sejarah yang dalam. Dalam kerangka sosiologi Pierre Bourdieu, badak bagi masyarakat Banten telah bertransformasi menjadi modal simbolik—yakni bentuk modal yang diakui secara kolektif sebagai sumber kehormatan, prestise, dan legitimasi kultural. Modal simbolik ini tidak terbentuk dalam ruang hampa, melainkan terakumulasi melalui relasi panjang antara manusia Banten dan alamnya. Hal ini selaras dengan gagasan Émile Durkheim mengenai representasi kolektif, di mana badak berfungsi layaknya “totem” modern yang mengikat emosi dan solidaritas komunal warga.
Sebaliknya, dalam narasi teknokratis yang disampaikan Utusan Khusus Presiden, kawasan Ujung Kulon direduksi semata-mata menjadi zona rawan bencana tsunami akibat aktivitas Gunung Anak Krakatau. Dengan logika ini, badak diperlakukan sekadar sebagai populasi biologis yang perlu didistribusikan ke habitat baru demi menyelamatkan spesies secara statistik. Padahal, masyarakat Banten pun menyimpan memori kolektif atas kegagalan proyek pemindahan badak sebelumnya—seperti tragedi kematian badak di kawasan penangkaran—yang justru mempertebal keraguan terhadap jaminan keselamatan satwa jika dipaksa beradaptasi di ekosistem asing seperti Alas Purwo.
Melalui perspektif Bourdieu, pemaksaan definisi teknokratis oleh otoritas pusat atas ruang hidup lokal tanpa mengindahkan struktur makna warga setempat merupakan bentuk kekerasan simbolik. Negara menggunakan monopoli otoritas pengetahuannya untuk menyederhanakan simbol kebanggaan masyarakat Banten menjadi sekadar “objek konservasi” yang dapat dipindahkan layaknya barang inventaris negara dari satu gudang ke gudang lainnya. Pendekatan semacam ini tidak hanya mengabaikan kearifan lokal masyarakat sekitar Ujung Kulon—yang selama puluhan tahun turut menjaga kelestarian hutan—tetapi juga mencederai martabat kultural daerah.
Pada akhirnya, polemik rencana pemindahan Badak Jawa dari Ujung Kulon membuktikan bahwa kebijakan lingkungan tidak pernah berdiri terpisah dari struktur sosial dan budaya masyarakatnya. Dalam pandangan masyarakat simbolik, memindahkan badak berarti mencabut modal simbolik sekaligus meretakkan keamanan ontologis (ontological security) yang selama ini membuat warga Banten merasa utuh dengan tanah kelahirannya. Konservasi yang sejati seharusnya tidak dilakukan dengan mencabut satwa dari akar ekologis dan kulturalnya, melainkan dengan memperkuat perlindungan habitat asli (in-situ), memperketat pengawasan kawasan dari ancaman perburuan maupun eksploitasi, serta membangun mitigasi bencana yang berpijak pada ilmu pengetahuan sekaligus menghormati ikatan batin antara satwa, alam, dan manusia yang merawatnya lintas generasi. (*)
