LEBAK – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Banten resmi memulai pemeriksaan pendahuluan di Kabupaten Lebak. Fokus pemeriksaan bukan hal sepele: pengelolaan anggaran pendidikan tahun 2024–semester I 2025 serta operasional Perumda Air Minum Tirta Kalimaya.
Audit ini dijadwalkan berlangsung 30 hari, sejak 25 Agustus hingga 23 September 2025. BPK menurunkan dua tim khusus—satu membedah sektor pendidikan, satu lagi menelisik tata kelola Perumda Tirta Kalimaya di Rangkasbitung.
Kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan selalu menyedot anggaran besar, namun publik jarang tahu bagaimana realisasi sesungguhnya. Apakah ruang kelas dibangun sesuai standar? Apakah fasilitas yang dijanjikan benar-benar sampai ke sekolah pelosok?
Hal serupa juga berlaku pada Perumda Tirta Kalimaya. Sebagai penyedia layanan air bersih, perannya vital. Tapi dalam praktiknya, keluhan pelanggan soal pasokan dan kualitas air masih sering terdengar. Audit BPK kali ini akan menjadi uji transparansi: apakah pengelolaan perusahaan daerah itu benar-benar profesional, atau justru menyimpan masalah laten.
Bupati Lebak, Moch. Hasbi Asyidiki Jayabaya, menyambut kedatangan tim BPK dengan pernyataan apresiatif. Ia berjanji seluruh perangkat daerah siap berkoordinasi, membuka akses data, dan bersinergi dengan auditor.
Namun, publik tentu berhak menagih komitmen itu. Sebab, bukan sekali ini BPK turun melakukan pemeriksaan di Lebak. Pertanyaannya: apakah ada perbaikan nyata dari temuan-temuan sebelumnya, atau justru masalah lama hanya dipoles dengan bahasa formal setiap kali audit datang?.
Audit BPK seharusnya bukan sekadar agenda rutin tahunan yang berakhir dengan laporan panjang berisi catatan temuan. Lebih dari itu, pemeriksaan kali ini harus menjadi momentum untuk membuka tabir pengelolaan keuangan daerah—apakah sudah sesuai asas transparansi dan akuntabilitas, atau masih rawan praktik koruptif.
Masyarakat Lebak tentu berharap audit ini bukan formalitas, melainkan jalan menuju perubahan. Sebab, visi “Lebak Ruhay” dan cita-cita Banten bebas korupsi tak akan pernah terwujud jika sektor pendidikan dan layanan dasar publik seperti air bersih masih dikelola dengan cara lama.
Tim Redaksi