CILEGON – Bencana banjir dahsyat yang merendam ribuan rumah warga di Kecamatan Jombang, Citangkil, Ciwandan Cibeber dan Purwakarta, pada pertengahan Februari silam masih menyisakan trauma bagi warga lantaran buruknya sistem drainase di wilayah yang dilanda bencana tersebut.
Terlebih upaya penanganan persoalan tersebut belum dapat dilaksanakan secara maksimal oleh Pemkot Cilegon lantaran sejumlah persoalan. “Memang kendala kita itu ada di anggaran, SDM dan sarana. Saya tidak ingat persis jumlah anggarannya ya, tapi jumlahnya memang tidak cukup. Lagi pula kaitan dana itu, ngga bisa hanya mengandalkan kita, mesti melibatkan semua OPD,” ungkap Kepala Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD) Kota Cilegon, Rasmi Widyani, Rabu (14/11/2018).
Terkait dengan persoalan SDM di internal BPBD, kata dia, minimnya jumlah petugas di pusat pengendalian turut menjadi kendala pihaknya dalam langkah cepat dalam mengambil tindakan ketika banjir melanda.
“Di pusat pengendali itu, kami hanya menyiagakan 14 orang THL. Itu pun yang dishiftkan 3 kali, dan dua orang standby untuk menerima informasi. Bagaimana kalau ada kabar banjir serentak? Enaknya itu kalau ada satgas penanggulangan bencana di tiap kelurahan yang akan koordinasi ke kita langsung berapa kebutuhan perahu karet dan sebagainya. Nah persoalan ini juga sudah kita usulkan ke dewan,” terangnya.
Adanya upaya penanggulangan antisipasi banjir oleh TNI melalui program Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD) maupun perbaikan gorong-gorong oleh pemerintah pusat menurutnya turut membantu upaya pemerintah daerah untuk mengatasi persolan banjir.
“Semoga itu akan mengurangi titik-titik banjir selama ini. Makanya sekarang saya minta ke Bu Sekda, bagaimana menangani persoalan banjir ini. Kalau semua diserahin ke BPBD saja, sampai kapan ya akan gitu-gitu saja,” tandasnya. (dev/red)
Dukung BantenNews.co.id untuk terus menyajikan jurnalistik yang independen. Klik disini
