PANDEGLANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang mewajibkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) berdiri setiap pukul 10.00 WIB saat lagu kebangsaan Indonesia Raya diputar di lingkungan kantor pemerintahan.
Namun, mekanisme pengawasan hingga sanksi bagi pegawai yang mengabaikan ketentuan tersebut belum jelas.
Kebijakan itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Bupati Pandeglang Raden Dewi Setiani Nomor 000.8.3/1-ORG/SETDA/2026 tentang Pelaksanaan Pemutaran Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Pemkab Pandeglang meminta seluruh perangkat daerah memutar lagu kebangsaan melalui pengeras suara setiap hari kerja pukul 10.00 WIB.
Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pandeglang, Ahmad Juwaeni mengatakan, kebijakan tersebut mengacu pada ketentuan perundang-undangan tentang lagu kebangsaan.
“Dasarnya Surat Edaran Bupati Pandeglang Nomor 000.8.3/1-ORG/SETDA/2026 tentang Pelaksanaan Pemutaran Lagu Kebangsaan Indonesia Raya,” kata Ahmad Juwaeni kepada BantenNews.co.id, Kamis (19/11/2026).
Ia menjelaskan, kebijakan tersebut merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Regulasi itu mengatur penggunaan lagu Indonesia Raya sebagai pernyataan rasa kebangsaan.
Pemkab Pandeglang juga mengacu pada Peraturan Gubernur Banten Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pemutaran Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
Dalam pelaksanaannya, seluruh pegawai wajib berdiri ketika lagu Indonesia Raya berkumandang. Setiap perangkat daerah harus memutar lagu secara serentak melalui pengeras suara di lingkungan kantor masing-masing.
Ketentuan tersebut tidak hanya berlaku bagi organisasi perangkat daerah (OPD), tetapi juga menyasar badan usaha milik daerah (BUMD), perusahaan daerah, kecamatan hingga unit pelaksana teknis daerah (UPTD).
Namun, soal pengawasan pelaksanaan kebijakan itu, BKPSDM Pandeglang belum mengetahui mekanisme monitoring dan evaluasi secara terperinci. Ahmad menyebut Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Pandeglang memegang kewenangan dalam penerbitan surat edaran tersebut.
Meski mekanisme pengawasan belum jelas, BKPSDM mengaku sudah menyiapkan dokumentasi pemutaran lagu Indonesia Raya sebagai bukti pelaksanaan apabila sewaktu-waktu pihak terkait meminta laporan.
“Kalau diminta laporan, kami sudah punya dokumentasinya. Bisa berupa video saat pukul 10.00 WIB lagu Indonesia Raya diputar,” ujarnya.
Persoalan lain muncul terkait sanksi bagi OPD maupun pegawai yang tidak menjalankan ketentuan tersebut. Ahmad mengaku, belum mengetahui adanya aturan khusus yang mengatur sanksi maupun mekanisme penindakan.
“Untuk sanksi belum ada. Kami juga belum mengetahui apakah dari Bagian Organisasi sudah menyiapkan mekanisme pengawasan atau pengingat terkait kebijakan tersebut,” pungkasnya.
Penulis : Madani Prasetia
Editor : Tb Moch. Ibnu Rushd
