Beranda Advertorial Aplikasi E-SAPA Permudah Monitoring dan Perlindungan Perempuan dan Anak di Banten

Aplikasi E-SAPA Permudah Monitoring dan Perlindungan Perempuan dan Anak di Banten

Kepala DP3AKKB Provinsi Banten Sitti Ma'ani Nina (kanan) bersama Ketua LPA Banten Hendry Gunawan (kiri). (Iyus/BantenNews.co.id)

SERANG – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Provinsi Banten berharap aplikasi E-SAPA (Sahabat Perempuan dan Perlindungan Anak) menjadi salah satu upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dalam menjamin perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Sistem aplikasi E-SAPA baru saja dilaunching pada 13 Agustus 2022 lalu itu langsung mendapat apresiasi dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga. Menteri PPPA menyebut, sistem tersebut merupakan yang pertama dari 142 model Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA).

Kepala DP3AKKB Provinsi Banten, Sitti Ma’ani Nina mengatakan, sistem tersebut dibuat guna mempermudah para relawan sahabat perempuan dan anak di tingkat desa membuat laporan.

“Jadi (apabila relawan) sahabat perempuan dan anak menemukan adanya kekerasan terhadap perempuan adan anak bisa langsung melaporkan lewat aplikasi ini. Sehingga masalah (di bawah) terlaporkan ke kami, sehingga dapat mempermudah kami untuk melakukan monitoring dan evaluasi,” kata Nina, Senin (12/9/2022).

Lebih lanjut, Nina mengungkapkan, setiap desa di Banten akan ditempatkan sebanyak 10 orang relawan sahabat perempuan dan anak. Dimana, relawan itu dibentuk langsung oleh desa berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa.

“Organisasi relawan ini merupakan kelompok yang (memang) konsen dalam permasalahan perempuan dan anak. Ini merupakan upaya pemerintah melalui Kementerian PPPA dalam melakukan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak,” ungkapnya.

Menurut Nina, pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak harus dimulai dari tingkat bawah. Maka tak ada lagi alasan bagi pemerintah desa, perangkat sesa, tokoh masyarakat untuk tidak pedululi terhadap perlindungan perempuan dan anak.

“Jika stakeholder desa sudah peduli, maka otomatis kabupaten/kota tidak ada lagi kekerasan perempuan dan anak,” ujarnya.

“Makanya ujung tombak masyarakat adalah di desa. Jadi di level desa harus menyiapkan Peratutan Desa (Perdes), lalu dalam Musawarah Desa (Musdes) diharapkan ada keterlibatan perempuan dan anak,” sambungnya.

Nina menjelaskan, salah satu metode pencegahan paling dasar adalah edukasi di tengah masyarakat, khususnya terkait pola asuh anak yang benar.

“Dari nol sampai 18 tahun. Pengasuhan, kesehatan, pendidikam dan perlindungan. Yang tentunya mendukung DRPPA yang langsung dilaunching oleh Menteri PPA untuk me untuk mendukung program unggulan dari pusat. Dan kalau di daerah mendukung RPJMD kabupaten/kota,” jelasnya. (ADV)