SERANG – Pemprov Banten tak mau bergantung pada APBD untuk mengejar pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH). Tahun ini, pemerintah mengandalkan dana Baznas, bantuan pemerintah pusat, CSR perusahaan, hingga dukungan Pemerintah Qatar.
Wakil Gubernur Banten, A. Dimyati Natakusumah mengatakan, target pembangunan RTLH melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Banten memang turun menjadi 87 unit. Pemprov menghadapi penurunan kapasitas APBD sehingga harus mencari sumber pembiayaan lain.
“Kita banyak program lainnya, jadi tidak hanya di Perkim. APBD Pemprov Banten tahun kemarin kan hampir Rp12 triliun, sekarang kan Rp10,27 triliun. Nah, itu yang menyebabkan berkurang, efisiensi efektivitas,” kata Dimyati, Kamis (3/9/2026).
Dimyati menyebut, Pemprov Banten mendapat tambahan dukungan dari pemerintah pusat melalui program 3 juta rumah. Bantuan itu mencakup pembangunan 250 unit rumah.
Jika digabung dengan target 87 unit dari DPRKP, Pemprov Banten sudah memiliki dukungan untuk membangun sedikitnya 337 unit RTLH.
“Jadi dengan digabung dengan Perkim saja sudah 337 rumah RTLH,” ujarnya.
Pemprov Banten juga mengandalkan Baznas untuk memperluas pembangunan rumah bagi masyarakat kurang mampu. Dimyati memperkirakan kontribusi dari berbagai sumber dapat mendorong pembangunan RTLH mendekati 1.000 unit dalam setahun.
“Tambah lagi Baznas, ya hampir 1.000-an lah rata-rata setiap tahunnya,” katanya.
Tak berhenti pada sumber pembiayaan dalam negeri, Pemprov Banten juga menjajaki dukungan Pemerintah Qatar untuk membangun rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Dimyati menyebut, Qatar berencana membantu pembangunan 50 rumah. Pemprov Banten akan membangun rumah tersebut di atas lahan sekitar satu hektare yang berasal dari hibah Irna Narulita Dimyati, istrinya sekaligus mantan Bupati Pandeglang.
“Tanahnya dihibahkan oleh Bu Irna, sebanyak 1 hektare kurang lebih untuk rumah orang miskin. Dibangun 50 rumah, harga rumahnya lumayan mahal. Satu rumah kurang lebih hampir Rp200 juta,” ujarnya.
Dimyati mengatakan, komunikasi dengan Duta Besar Qatar membuka peluang bantuan tersebut. Ia berharap Pemerintah Qatar ikut mendukung penyediaan hunian layak bagi masyarakat kurang mampu di Banten.
“Duta Besar Qatar dekat dengan saya dan saya minta bantuannya. Insya Allah pemerintah Qatar pun bantu pemerintah Indonesia, khususnya Banten,” ucapnya.
Kepala DPRKP Provinsi Banten, Rahmat Roegianto, sebelumnya membenarkan penurunan target pembangunan RTLH tahun ini. Tahun lalu, Pemprov Banten membangun 389 unit, sedangkan tahun ini DPRKP baru menyiapkan 87 unit.
“Kita sudah bangun 389 (tahun lalu). Kalau tahun ini kita berkurang, kita siapkan 87, baru mau mulai,” kata Rahmat.
Pemprov Banten akan menyebar pembangunan 87 unit tersebut ke delapan kabupaten/kota. Namun, pemerintah mengarahkan porsi terbesar ke wilayah Banten Selatan, terutama Kabupaten Pandeglang dan Lebak.
“Prioritas tahun ini delapan kabupaten kota, tapi paling banyak di selatan, di Pandeglang dan Lebak,” ujarnya.
Penulis : Audindra Kusuma
Editor : Tb Moch. Ibnu Rushd